Lauselang, Raudhatul Jannah Budiman (2019) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN ILEGAL DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT ( STUDI PADA POLRES SERAM BAGIAN BARAT). Bachelor thesis, Universitas Ahmad Dahlan.
Preview |
Text
T1_1500024015_NASKAH PUBLIKASI ..pdf Download (248kB) | Preview |
Abstract
Di Dusun Hulung Kabupaten Seram Bagian Barat terdapat Pertambangan Batu Cinabar. Selain masyarakat Desa Iha dan Luhu, banyak juga masyarakat luar daerah yang datang mengais rezeki di lokasi tersebut. Di satu sisi, masyarakat sangat bersyukur karena hasil dari kegiatan penambangan itu sangat terasa bagi peningkatan ekonomi keluarga, sehingga banyak di antara kebutuhan keluarga dan anak-anak sekolah dapat terpenuhi. Namun di sisi lain, kegiatan penambangan yang mereka lakukan itu tidak memiliki izin dari pemerintah dan merupakan suatu kegiatan yang ilegal. Dalam UU No. 4 Tahun 2009, telah mengatur secara rinci tentang prosedur pertambangan, di mana para pelaku baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin, maka dinyatakan sebagai penambang ilegal. Dan atas perbuatannya itu diancam dengan ancaman penjara dan denda. Sehubungan dengan itu bagaimana pelaksanaan
penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penambangan Ilegal tersebut?, dan Apa saja kendala penegakan hukum Dalam Penangan Kasus Tersebut? Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah Normatif Empiris. Data yang
dibutuhkan diperoleh, baik dari pihak Kepolisian Seram Barat, maupun dari masyarakat di sekitar wilayah lingkar pertambangan.
Dari data yang terkumpul, setelah dianalisis, dapat ditarik kesimpulan bahwa 1) Penanganan Hukum atas tindak pidana penambangan liar di Dusun Hulung dilakukan dengan tiga tahapan penanganan; a) Dilakukan Sosialisasi kepada masyarakat, b) Dilakukan tindakan pencegahan (preventif), dan c) Dilakukan tindakan Represif terhadap pelaku yang masih bandel; 2) Di dalam melakukan penegakan hukum tersebut terdapat kendala-kendala, baik terkait faktor geografis, personil dan perangkat pendukung yang minim, keadaan ekonomi masyarakat yang terbatas dan faktor kebudayaan.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pertambangan Ilegal
| Item Type: | Thesis (Bachelor) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations |
| Divisi / Prodi: | Faculty of Law (Fakultas Hukum) > S1-Law Science (S1-Hukum) |
| Depositing User: | publikasi uad |
| Date Deposited: | 28 Sep 2019 08:01 |
| Last Modified: | 28 Sep 2019 08:01 |
| URI: | http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/15007 |
Actions (login required)
 |
View Item |