Repository Universitas Ahmad Dahlan

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XVI/2018 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2000 TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL TERHADAP PASAL 11 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945

Aprilya Devinta, Yova and Megawati, megawati (2019) ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XVI/2018 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2000 TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL TERHADAP PASAL 11 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945. Bachelor thesis, Universitas Ahmad Dahlan.

[img] Text
T1_1500024217_NASKAH PUBLIKASI.pdf

Download (648kB)

Abstract

UUD 1945 membedakan cabang-cabang kekuasaan negara, yaitu dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang tercemin dalam fungsi lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, MA, serta MK. Bukti mengenai pemisahan kekuasaan adalah Hubungan antar lembaga negara yang bersifat saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip check and balances. Sistem check and balances ini menjadi pedoman pelaksanaan salah satu fungsi pengawasan parlemen yang dilaksanakan oleh DPR dalam rangka ratifikasi Perjanjian Internasional. Salah satu dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional adalah pasal 11 UUD 1945. Namum, pada faktanya ketentuan Pasal 2, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional tidak selaras dengan UUD 1945. Untuk perjanjian internasional tertentu, DPR ikut terlibat dalam memberikan persetujuan tentang tindakan pemerintah yang hendak menyatakan keterikatannya kepada perjanjian internasional. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi membuat keputusan terhadap kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Perjanjian Internasional dan mengetahui dampak kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Perjanjian Internasional pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018. Metode pengumpulan data adalah studi pustaka. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis normatif dan kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian Menurut Mahkamah, UUD 1945 tidak mengharuskan adanya bentuk hukum tertentu bagi pernyataan persetujuan DPR terhadap substansi suatu perjanjian internasional, bentuk hukum berupa rekomendasi sebagaimana yang dipraktikkan selama ini tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. Dampak Dewan Perwakilan Rakyat terhadap perjanjian internasional sesuai pembukaan UUD 1945, hakikat kekuasaan eksekutif, dan memperhatikan praktik negara-negara berdaulat, keterlibatan parlemen atau lembaga perwakilan rakyat dalam proses pemberian persetujuan pembuatan perjanjian internasional umumnya tidaklah diberlakukan pada semua perjanjian internasional, melainkan hanya terhadap perjanjian international yang dianggap penting saja.

Item Type: Naskah Publikasi (Bachelor)
Pembimbing Naskah Publikasi (Tugas Akhir): Megawati. S.H., M.Hum
Subjects: L Education > L Education (General)
Divisi / Prodi: Faculty of Law (Fakultas Hukum) > S1-Law Science (S1-Hukum)
Depositing User: publikasi uad
Date Deposited: 28 Sep 2019 07:50
Last Modified: 28 Sep 2019 07:50
URI: http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/15020

Actions (login required)

View Item View Item

Repository Universitas Ahmad Dahlan is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.