PROBLEM KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI

Sufriadi, Sufriadi and Malian, Sobirin (2019) PROBLEM KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI. Jurnal Yudisial, 12 (3). ISSN 2579-4868

	Text (Jurnal) Problem.pdf - Published Version Download (577kB)
	Text 397-2499-1-PB (1).pdf Download (365kB)

Abstract

Melalui Putusan Nomor 06/G/2015/PTUN-BNA,
majelis hakim mengakui kewenangan kepada Bupati
Aceh Tenggara untuk terlibat dalam pengelolaan
Universitas Gunung Leuser. Padahal Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional membatasi pengelolaan perguruan tinggi hanya
dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dan masyarakat.
Kajian ini berfokus pada dua hal: pertama, mengungkap
konstruksi kewenangan Bupati Aceh Tenggara dalam
pengelolaan Universitas Gunung Leuser berdasarkan
putusan PTUN tersebut beserta masalahnya; kedua,
menilai kesimpulan putusan tersebut mengenai
kewenangan pemerintahan daerah dalam mengelola
perguruan tinggi berdasarkan peraturan perundangundangan.
Kajian ini menggunakan metode penelitian
normatif, dengan pendekatan kasus dan perundangundangan.
Hasil kajian menunjukkan adanya kekeliruan
majelis hakim dalam memahami dan menerapkan Pasal
81 ayat (1) Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang
dijadikan sebagai dasar konstruksi kewenangan Bupati
Aceh Tenggara dalam pengelolaan Universitas Gunung
Leuser. Kesimpulan majelis hakim dalam putusan
tersebut yang menyatakan pemerintah daerah berwenang
dalam pengelolaan perguruan tinggi, bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan, khususnya
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-
Undang Pendidikan Tinggi, dan Undang-Undang
Pemerintahan Daerah.

Item Type:	Artikel Umum
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisi / Prodi:	Faculty of Law (Fakultas Hukum) > S1-Law Science (S1-Hukum)
Depositing User:	Dr Sobirin Malian
Date Deposited:	20 Jul 2022 01:21
Last Modified:	20 Jul 2022 01:21
URI:	http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/35893

Actions (login required)

View Item