Kepastian hukum dalam pembayaran kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja menurut Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 (Studi putusan pengadilan hubungan industrial Yogyakarta Nomor 39/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Yyk)

Amelia, Tyara Dian (2024) Kepastian hukum dalam pembayaran kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja menurut Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 (Studi putusan pengadilan hubungan industrial Yogyakarta Nomor 39/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Yyk). S1 thesis, Universitas Ahmad Dahlan.

	Text (JUDUL) T1_1900024188_JUDUL__240326022434.pdf Download (1MB)
	Text (BAB I) T1_1900024188_BAB_I__240326022434.pdf Download (188kB)
	Text (BAB II) T1_1900024188_BAB_II__240326022434.pdf Restricted to Registered users only Download (266kB) | Request a copy
	Text (BAB III) T1_1900024188_BAB_III__240326022434.pdf Restricted to Registered users only Download (428kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) T1_1900024188_BAB_IV__240326022434.pdf Restricted to Registered users only Download (99kB) | Request a copy
	Text (Daftar Pustaka) T1_1900024188_DAFTAR_PUSTAKA__240326022434.pdf Restricted to Registered users only Download (106kB) | Request a copy
	Text (Lampiran) T1_1900024188_LAMPIRAN__240326022434.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy
	Text (Naskah Publikasi) T1_1900024188_NASKAH_PUBLIKASI__240326022434.pdf Restricted to Registered users only Download (476kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian penulis mengkaji tentang kepastian hukum dalam pembayaran kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja menurut Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 berdasarkan kepada putusan pengadilan No. 39/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Yyk. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pertimbangan hakim serta mengetahui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada pelaksanaan putusan pengadilan tingkat pertama dalam hal menunjang tercapainya suatu kepastian hukum pembayaran kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja kepada pekerja oleh perusahaan, sebagaimana yang diamanatkan isi PP No. 35 Tahun 2021 terhadap Pasal 15 ayat (1) dan (2) pada pokoknya bahwa pengusaha sebagai pemilik perusahaan wajib membayarkan uang kompensasi kepada pekerja setelah berakhirnya PKWT. Jenis penelitian normatif dan empiris, yaitu menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Sifat penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analistis yang menjelaskan mengenai pelaksanaan pembayaran kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja menurut PP Nomor 35 Tahun 2021 Studi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta Nomor 39/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Yyk. Teknik Analisis Data menggunakan studi kepustakaan dan lapangan, kemudian dianalisis dan ditafsirkan secara kualitatif untuk menjelaskan topik yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan putusan majelis hakim No. 39/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Yyk mengenai pembayaran kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja adanya penyelarasan UU No. 13 Tahun 2003 pada Pasal 161 ayat (3) dengan PP No. 35 Tahun 2021 pada Pasal 52 berdasarkan kepada SE Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Perdata pada Perdata Khusus nomor (3a). Efektivitas Pasal 82 UU No. 2 Tahun 2004 merupakan celah bagi perusahaan untuk penundaan pembayaran kompensasi kepada pekerja, sehingga pekerja melakukan upaya eksekusi kepada ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta berdasarkan kepada Pasal 227 ayat (1) HIR terhadap pelaksanaan pembayaran kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja.

Item Type:	Thesis (S1)
Keyword:	Pemutusan hubungan kerja, pembayaran kompensasi, hubungan industrial
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisi / Prodi:	Faculty of Law (Fakultas Hukum) > S1-Law Science (S1-Hukum)
Depositing User:	userperpus4 userperpus4
Date Deposited:	24 Apr 2024 03:02
Last Modified:	24 Apr 2024 03:02
URI:	http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/61914

Actions (login required)

View Item