Sapitri, Devi (2024) Peranan satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penertiban usaha tambang timah tidak berizin berdasarkan peraturan daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. S1 thesis, Universitas Ahmad Dahlan.
![[thumbnail of JUDUL]](http://eprints.uad.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (JUDUL)
T1_1900024172_JUDUL__240205101217.pdf Download (1MB) |
|
Text (BAB I)
T1_1900024172_BAB_I__240205085731.pdf Download (149kB) |
|
Text (BAB II)
T1_1900024172_BAB_II__240205085731.pdf Restricted to Registered users only Download (154kB) | Request a copy |
|
Text (BAB III)
T1_1900024172_BAB_III__240205085731.pdf Restricted to Registered users only Download (253kB) | Request a copy |
|
Text (BAB IV)
T1_1900024172_BAB_IV__240205085731.pdf Restricted to Registered users only Download (70kB) | Request a copy |
|
Text (Daftar Pustaka)
T1_1900024172_DAFTAR_PUSTAKA__240205085731.pdf Download (136kB) |
|
Text (Lampiran)
T1_1900024172_LAMPIRAN__240205085731.pdf Restricted to Registered users only Download (977kB) | Request a copy |
|
Text (Naskah Publikasi)
T1_1900024172_NASKAH_PUBLIKASI__240205085731.pdf Download (273kB) |
Abstract
Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah “Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat, peranan Satpol PP sangat penting dalam penertiban tambang timah tidak berizin yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat namun masih banyak tambang timah tidak berizin yang melakukan penambangan dilokasi yang dilarang sehingga merusak fasilitas umum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban terhadap pertambangan timah tidak berizin dan kendala Satpol PP dalam melakukan penertiban tambang timah tidak berizin.
Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan data primer sebagai data utama berupa wawancara. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder sebagai sumber data pendukung. Metode pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran studi lapangan melalui wawancara dan studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif dan diuraikan dalam bentuk deskriptif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa peranan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melakukan penertiban usaha tambang timah tidak berizin yang melanggar Pasal 43 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam perannya Satpol PP melakukan kegiatan terdiri dari membentuk satgas tambang timah ilegal Bangka Belitung, melakukan patroli dan razia terhadap tambang tambang timah berizin yang melanggar Perda serta menggangu masyarakat dan merusak fasilitas umum dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melakukan tugas penertiban tambang timah tidak berizin tersebut terdapat beberapa kendala yaitu kurang sumber daya manusia PPNS Satpol PP, kurangnya koordinasi dengan aparat penegak hukum lain, kendala pelaku tambang timah tidak berizin menolak dilakukan penertiban.
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Keyword: | Satpol PP, usaha tambang timah tidak berizin, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisi / Prodi: | Faculty of Law (Fakultas Hukum) > S1-Law Science (S1-Hukum) |
| Depositing User: | userperpus2 userperpus2 |
| Date Deposited: | 07 May 2024 09:39 |
| Last Modified: | 07 May 2024 09:39 |
| URI: | http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/62192 |
Actions (login required)
 |
View Item |