Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi tentang hak politik mantan terpidana terhadap pencalonan kepala daerah dan anggota DPR RI

OHOIRENAN, SAHABUDIN (2024) Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi tentang hak politik mantan terpidana terhadap pencalonan kepala daerah dan anggota DPR RI. S1 thesis, Universitas Ahmad Dahlan.

	Text (JUDUL) T1_1800024214_JUDUL__240212111334.pdf Download (1MB)
	Text (BAB I) T1_1800024214_BAB_I__240212111334.pdf Download (430kB)
	Text (BAB II) T1_1800024214_BAB_II__240212111334.pdf Restricted to Registered users only Download (475kB) | Request a copy
	Text (BAB III) T1_1800024214_BAB_III__240212111334.pdf Restricted to Registered users only Download (627kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) T1_1800024214_BAB_IV__240212111334.pdf Restricted to Registered users only Download (289kB) | Request a copy
	Text (BAB V) T1_1800024214_BAB_V__240212112954.pdf Restricted to Registered users only Download (404kB) | Request a copy
	Text (Daftar Pustaka) T1_1800024214_DAFTAR_PUSTAKA__240212111334.pdf Download (404kB)
	Text (Lampiran) T1_1800024214_LAMPIRAN__240212111334.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy
	Text (Naskah Publikasi) T1_1800024214_NASKAH_PUBLIKASI__240212111334.pdf Download (515kB)

Abstract

UUD NRI Tahun 1945 mengatur perihal tiga kategori hak, dua diantaranya adalah hak individu dan hak kolektif masyarakat. Dalam pertantangan antara kedua hak tersebut harus dilakukan dengan baik dan secara konstitusional diselesaikan dimahkamah konstitusi. Dalam penelitian ini penulis meneliti tiga putusan mk yakni nomor 4/PUU/2009, 42/PUU/2015 dan 56/PUU/2019 yang menyangkut pertantangan antara hak individu untuk menduduki jabatan publik (dalam hal ini mantan terpidana) dan hak kolektif masyarakat untuk memperoleh seorang pemimpin yang berkualitas dengan mengunakan teori keadilan, HAM, pengujian UU dan demokrasi.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative. Analisis data bersifat deskriptif kualitatif terhadap data sekunder. Tujuan dilakukan penelitian ini ialah untuk mengetahui dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dan implikasinya dalam pemilu dan pilkada.
Hasil penelitian ini, penulis berkesimpulan bahwa putusan MK nomor 4/PUU/2009 yang memberikan Batasan terhadap mantan terpidana sejalan dengan teori keadilan. Putusan mk no 42/PUU/2015 yang melonggarkan Batasan sehingga tidak sejalan dengan prinsip pembatasan ham dan putusan mk nomor 56/PUU/2019 yang Kembali memberikan Batasan terhadap mantan terpidana oleh karena fakta empirik yang mendesak sehingga mk mencerminkan fungsinya sebagai pelindung hak asasi warga negara telah sejalan dengan keadilan dan pembatasan ham. Implikasi dari putusan Mk dalam Pileg 2019 karena persyatan menjadi longgar maka mantan terpidana menjadi bebas untuk mencalonkan diri. Pada pemilu 2020 syarat terhadap mantan terpidana Kembali di ketatkan oleh MK karena fakta empiris bahwa mantan terpidana Kembali menggulangi perbuatannya yang dapat merusak tatanan demokrasi.

Item Type:	Thesis (S1)
Keyword:	Implikasi, Mahkamah Konstitusi, hak politik, terpidana, pencalonan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisi / Prodi:	Faculty of Law (Fakultas Hukum) > S1-Law Science (S1-Hukum)
Depositing User:	userperpus2 userperpus2
Date Deposited:	07 May 2024 09:10
Last Modified:	07 May 2024 09:10
URI:	http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/62194

Actions (login required)

View Item