Yusuf, Fakhri Wildan (2024) Studi komparatif kebijakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia dan Singapura. S1 thesis, Universitas Ahmad Dahlan.
Text (JUDUL)
T1_1900024227_JUDUL__240520102802.pdf Download (1MB) |
|
Text (BAB I)
T1_1900024227_BAB_I__240517022942.pdf Download (125kB) |
|
Text (BAB II)
T1_1900024227_BAB_II__240517022942.pdf Restricted to Registered users only Download (134kB) | Request a copy |
|
Text (BAB III)
T1_1900024227_BAB_III__240517022942.pdf Restricted to Registered users only Download (368kB) | Request a copy |
|
Text (BAB IV)
T1_1900024227_BAB_IV__240517022942.pdf Restricted to Registered users only Download (38kB) | Request a copy |
|
Text (Daftar Pustaka)
T1_1900024227_DAFTAR_PUSTAKA__240517022942.pdf Download (173kB) |
|
Text (Lampiran)
T1_1900024227_LAMPIRAN__240517022942.pdf Restricted to Registered users only Download (373kB) | Request a copy |
|
Text (Naskah Publikasi)
T1_1900024227_NASKAH_PUBLIKASI__240517022942.pdf Download (725kB) |
Abstract
Penyalahgunaan narkotika menjadi masalah yang meluas di Indonesia dan mempengaruhi seluruh lapisan masyarakat. Penyalahgunaan narkotika menjadi penyebab kriminalitas paling tinggi kedua di Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia dapat menjadi target distribusi obat-obatan terlarang. Singapura kini menjadi negara dengan tingkat kejahatan narkotika yang rendah dan salah satu pemberi sanksi terberat di dunia terhadap penyalahgunaan narkotika, menjadi pandangan dalam penekanan penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk mememahami perbandingan kebijakan hukum tindak pidana narkotika di Indonesia dan Singapura.
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan. Penelitian ini menitikberatkan pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Penelitian ini membandingkan kerangka hukum untuk pelanggaran terkait narkotika di Singapura dan Indonesia. Penulis menarik kesimpulan tentang persamaan dan perbedaan antara kebijakan hukum Indonesia dan Singapura terkait kejahatan narkotika. Persamaan pembentukan kebijakan hukum terhadap tindak pidana narkotika Indonesia dan Singapura masing-masing negara membentuk lembaga khusus penangan narkotika. Perbedaan terletak pada Singapura mendasarkan hukumannya pada jumlah narkotika yang ditemukan pada seseorang, sementara Indonesia mendasarkan hukumannya pada tingkat kejahatan yang dilakukan seseorang tersebut oleh hakim pengadilan.
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Keyword: | comparative, legal policies, criminal offenses, drugs |
Subjects: | R Medicine > R Medicine (General) |
Divisi / Prodi: | Faculty of Law (Fakultas Hukum) > S1-Law Science (S1-Hukum) |
Depositing User: | userperpus1 userperpus1 |
Date Deposited: | 21 May 2024 07:53 |
Last Modified: | 21 May 2024 07:53 |
URI: | http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/63563 |
Actions (login required)
View Item |