Analisis yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 tentang pengunduran diri menteri sebagai calon peserta Pemilu

Indraprastha, Fajar Bhaskara (2024) Analisis yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 tentang pengunduran diri menteri sebagai calon peserta Pemilu. S1 thesis, Universitas Ahmad Dahlan.

[thumbnail of JUDUL] Text (JUDUL)
T1_2000024172_JUDUL__240619101846.pdf
Download (839kB)
[thumbnail of BAB I] Text (BAB I)
T1_2000024172_BAB_I__240619101846.pdf
Download (305kB)
[thumbnail of BAB II] Text (BAB II)
T1_2000024172_BAB_II__240619101846.pdf
Restricted to Registered users only
Download (188kB) | Request a copy
[thumbnail of BAB III] Text (BAB III)
T1_2000024172_BAB_III__240619101846.pdf
Restricted to Registered users only
Download (367kB) | Request a copy
[thumbnail of BAB IV] Text (BAB IV)
T1_2000024172_BAB_IV__240619101846.pdf
Restricted to Registered users only
Download (109kB) | Request a copy
[thumbnail of Daftar Pustaka] Text (Daftar Pustaka)
T1_2000024172_DAFTAR_PUSTAKA__240619101846.pdf
Download (148kB)
[thumbnail of Lampiran] Text (Lampiran)
T1_2000024172_LAMPIRAN__240619101846.pdf
Restricted to Registered users only
Download (704kB) | Request a copy
[thumbnail of Naskah Publikasi] Text (Naskah Publikasi)
T1_2000024172_NASKAH_PUBLIKASI__240619101846.pdf
Download (851kB)

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 tentang uji materil Pasal 170 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilhan Umum (Pemilu). Pasal tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menimbulkan diskriminatif dan merugikan hak konstitusional pemohon. Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui pertimbangan hakim konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 tentang pengunduran diri menteri sebagai calon peserta pemilu dan untuk mengetahui implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 tentang pengunduran diri menteri sebagai calon peserta pemilu.
Jenis penelitian ini tergolong jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mencakup hukum tertulis juga dikaji dari berbagai aspek, seperti penjelasan setiap ketentuan mengenai teori, filosofis, perbandingan, struktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum kemudian penjelasan tiap pasal formalitas dan kekuatan mengikatkan suatu undang-undang.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwasanya Mahkamah Konstitusi memutuskan seorang menteri tidak perlu mengundurkan diri dari jabatanya jika maju sebagai calon presiden (capres) atau wakil presiden (cawapres) dalam kontestasi pemilu. Putusan tersebut tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstutusi Nomor 68/PUU-XX/2022, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi ini menyebabkan tidak terciptanya penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance), berpotensinya “divided executive”, dan berpotensinya “abuse of power” oleh seorang menteri.

Item Type: Thesis (S1)
Keyword: Mahkamah konstitusi; pengunduran diri; menteri; pemilu
Subjects: K Law > K Law (General)
K Law > KZ Law of Nations
Divisi / Prodi: Faculty of Law (Fakultas Hukum) > S1-Law Science (S1-Hukum)
Depositing User: userperpus2 userperpus2
Date Deposited: 30 Jul 2024 06:53
Last Modified: 30 Jul 2024 06:53
URI: http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/64389

Actions (login required)

View Item View Item