Bancin, Khairil Amali (2024) Implikasi penerapan presidential threshold terhadap pemilihan presiden & wakil presiden dan partai politik pada pemilu serentak 2024 di Indonesia. S1 thesis, Universitas Ahmad Dahlan.
Text (JUDUL)
T1_1800024229_JUDUL__240619014558.pdf Download (807kB) |
|
Text (BAB I)
T1_1800024229_BAB_I__240619014558.pdf Download (405kB) |
|
Text (BAB II)
T1_1800024229_BAB_II__240619014558.pdf Restricted to Registered users only Download (480kB) | Request a copy |
|
Text (BAB III)
T1_1800024229_BAB_III__240619014558.pdf Restricted to Registered users only Download (536kB) | Request a copy |
|
Text (BAB IV)
T1_1800024229_BAB_IV__240619014558.pdf Restricted to Registered users only Download (171kB) | Request a copy |
|
Text (Daftar Pustaka)
T1_1800024229_DAFTAR_PUSTAKA__240619014558.pdf Download (291kB) |
|
Text (Lampiran)
T1_1800024229_LAMPIRAN__240619014558.pdf Restricted to Registered users only Download (330kB) | Request a copy |
|
Text (Naskah Publikasi)
T1_1800024229_NASKAH_PUBLIKASI__240619014558.pdf Download (689kB) |
Abstract
Pemilihan Umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Di dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dijelaskan tentang ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis implikasi penerapan presidential threshold terhadap pembentukan koalisi partai politik pada pemilu serentak 2024 dan konsep pengaturan pencalonan presiden dan wakil presiden kedepan.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative (normative legal research) berupa penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Melalui metode pendekatan perundang-undangan (statutory approach) dengan mengkaji dan menelaah permasalahan serta metode analisis data yang digunakan yaitu metode analisis kualitatif yang mengacu kepada norma hukum.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ketentuan presidential threshold yang dikombinasikan dengan sistem pemilu serentak sudah tidak relevan untuk digunakan karena akan berdampak pada pembentukan koalisi partai politik dalam mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden seperti yang terjadi pada pemilu 2019 dan 2024. Adanya aturan norma baru dari penjabaran Pasal 6A UUD 1945 oleh pembentuk undang-undang yang membatasi partai politik dalam mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden secara mandiri serta partai politik harus berkoalisi dengan partai lain untuk mencukupi persyaratan ambang batas. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi terhadap presidential threshold dan pemilu serentak untuk menentukan pembaharuan terhadap mekanisme pencalonan Presiden dan Wakil Presiden supaya hak partai politik dapat terpenuhi sehingga pemilu lebih demokratis dan terbuka.
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Keyword: | Implikasi; presidential thershold; partai politik; pemilu serentak |
Subjects: | K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations |
Divisi / Prodi: | Faculty of Law (Fakultas Hukum) > S1-Law Science (S1-Hukum) |
Depositing User: | userperpus2 userperpus2 |
Date Deposited: | 24 Jun 2024 03:01 |
Last Modified: | 24 Jun 2024 03:01 |
URI: | http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/64402 |
Actions (login required)
View Item |