Nazihun, Muhammad (2024) Analisis pendapatan pajak pertambangan batu bara di Indonesia berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam mewujudkan negara kesejahteraan (welfare state). S1 thesis, Universitas Ahmad Dahlan.
![[thumbnail of JUDUL]](http://eprints.uad.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (JUDUL)
T1_1800024059_JUDUL__240624100300.pdf Download (3MB) |
|
Text (BAB I)
T1_1800024059_BAB_I__240624100300.pdf Download (158kB) |
|
Text (BAB II)
T1_1800024059_BAB_II__240624100300.pdf Restricted to Registered users only Download (182kB) | Request a copy |
|
Text (BAB III)
T1_1800024059_BAB_III__240624100300.pdf Restricted to Registered users only Download (234kB) | Request a copy |
|
Text (BAB IV)
T1_1800024059_BAB_IV__240624100300.pdf Restricted to Registered users only Download (11kB) | Request a copy |
|
Text (Daftar Pustaka)
T1_1800024059_DAFTAR_PUSTAKA__240624100300.pdf Download (52kB) |
|
Text (Lampiran)
T1_1800024059_LAMPIRAN__240624100300.pdf Restricted to Registered users only Download (570kB) | Request a copy |
|
Text (Naskah Publikasi)
T1_1800024059_NASKAH_PUBLIKASI__240624100300.pdf Download (631kB) |
Abstract
Negara kesejahteraan menjadi cita-cita seluruh bangsa khususnya Indonesia. Namun, untuk membangun negara kesejahteraan dibutuhkan anggaran dana yang sangat besar untuk pembangunan saat ini dan kedepannya. Pemerintah bertugas untuk memaksimalkan kekayaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah untuk mendapatkan pemasukan anggaran yang sangat besar. Harapannya pajak yang didapatkan dari sumber daya alam dapat menjadi surplus bagi pemasukan negara. Sayangnya, banyak pihak wajib pajak yang tidak patuh pada peraturan yang telah ditetapkan. Beberapa kasus mencatat bahwa pertambangan batu bara di Indonesia terindikasi melakukan kecurangan dalam membayar pajak. Adanya sistem perpajakan yang buruk dari internal aparat pajak juga turut berdampak pada semakin rendahnya kesadaran membayar pajak banyak pihak. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara optimalisasi pendapatan pajak dari pertambangan batu bara, serta hambatan dan solusi pemungutan pendapatan pajak dari pertambangan batu bara setelah diterapkannya Pasal 112 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini menggunakan jenis pendekatan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan gabungan dari penelitian hukum normatif dan penelitian empiris. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji kepustakaan terlebih dahulu yang akan digunakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan mengaitkannya dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Pada penelitian yang telah dilakukan, didapatkan beberapa hasil di lapangan seperti optimalisasi pendapatan pajak batu bara dapat dilakukan dengan cara menerapkan asas keadilan dalam pemungutan pajak batu bara, lalu menggunakan pajak batu bara sebagai penopang APBN untuk pembangunan nasional, dan memanfaatkan pajak pertambangan agar berguna dan memiliki manfaat bagi rakyat. Akan tetapi dalam pemungutan pajak batu bara terdapat beberapa hambatan karena masih kurangnya penegakan hukum pada sektor pajak batu bara. Lalu, pihak yang berkecimpung dalam sektor batu bara memiliki tingkat kepatuhan yang rendah dalam membayarkan pajak usaha batu baranya. Kementerian Pajak juga lemah dalam melakukan pengawasan administrasi terhadap para pelaku pelanggar pajak
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Keyword: | Pajak; batu bara; negara kesejahteraan |
| Subjects: | K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations |
| Divisi / Prodi: | Faculty of Law (Fakultas Hukum) > S1-Law Science (S1-Hukum) |
| Depositing User: | userperpus2 userperpus2 |
| Date Deposited: | 27 Jun 2024 06:37 |
| Last Modified: | 27 Jun 2024 06:37 |
| URI: | http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/64739 |
Actions (login required)
 |
View Item |