Analisis kelemahan aturan urun dana di Indonesia

Andini, Frisca (2024) Analisis kelemahan aturan urun dana di Indonesia. S1 thesis, Universitas Ahmad Dahlan.

[thumbnail of JUDUL] Text (JUDUL)
T1_2000024141_JUDUL__240626014617.pdf
Download (1MB)
[thumbnail of BAB I] Text (BAB I)
T1_2000024141_BAB_I__240626014617.pdf
Download (134kB)
[thumbnail of BAB II] Text (BAB II)
T1_2000024141_BAB_II__240626014617.pdf
Restricted to Registered users only
Download (190kB) | Request a copy
[thumbnail of BAB III] Text (BAB III)
T1_2000024141_BAB_III__240626014617.pdf
Restricted to Registered users only
Download (294kB) | Request a copy
[thumbnail of BAB IV] Text (BAB IV)
T1_2000024141_BAB_IV__240626014617.pdf
Restricted to Registered users only
Download (35kB) | Request a copy
[thumbnail of Daftar Pustaka] Text (Daftar Pustaka)
T1_2000024141_DAFTAR_PUSTAKA__240626014617.pdf
Download (163kB)
[thumbnail of Lampiran] Text (Lampiran)
T1_2000024141_LAMPIRAN__240626014617.pdf
Restricted to Registered users only
Download (1MB) | Request a copy
[thumbnail of Naskah Publikasi] Text (Naskah Publikasi)
T1_2000024141_NASKAH_PUBLIKASI__240626014617.pdf
Download (1MB)

Abstract

Keberadaan urun dana di Indonesia menjadi salah satu faktor penting dalam pembangunan perekonomian nasional, terbukti ada banyaknya perusahaan dan industri yang memanfaatkan institusi media untuk menyerap posisi keuangan. Instrumen keuangan ini kemudian berinovasi dalam bentuk produk pasar baru yang dikenal dengan urun dana atau crowdfunding. Di Indonesia praktik urun dana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 37/POJK.04/2018 yang menjelaskan bahwa teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pendanaan dalam dunia usaha dan media investasi bagi masyarakat. Keberhasilan suatu industri keuangan tidak hanya ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakatnya, tetapi juga oleh kerangka aturan yang mendukung, sebagaimana suatu aturan tidak hanya kelebihan yang di miliki tetapi tentu adanya potensi kelemahan dalam aturan tersebut yang mengakibatkan terjadinya hambatan maupun tantangan yang terjadi di lapangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kelemahan aturan urun dana di Indonesia dan bagaimana solusi perbaikan aturan urun dana di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kelemahan aturan urun dana di Indonesia dan solusi perbaikan aturan urun dana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan melakukan pengkajian terhadap beberapa sumber data baik dalam peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, kamus, dan sumber data lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian dari analisis kelemahan aturan urun dana di Indonesia memuat beberapa kelemahan aturan urun dana yang dalam hal ini termuat dalam POJK No. 37 Tahun 2018 dan POJK No. 57 Tahun 2020 diantaranya ialah tidak adanya sanksi pidana yang termuat dalam dua POJK tersebut. Beberapa langkah perlu diambil dalam upaya melakukan harmonisasi desain aturan urun dana di Indonesia yaitu memastikan prinsip dasar dalam penerapan urun dana di Indonesia dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan Pasal 72 POJK No. 57 Tahun 2020 yang terdiri dari transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data serta penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya yang mampu dijangkau oleh pihak yang bersangkutan.

Item Type: Thesis (S1)
Keyword: Kelemahan aturan; urun dana; kepastian hukum
Subjects: K Law > K Law (General)
K Law > KZ Law of Nations
Divisi / Prodi: Faculty of Law (Fakultas Hukum) > S1-Law Science (S1-Hukum)
Depositing User: userperpus2 userperpus2
Date Deposited: 04 Jul 2024 08:38
Last Modified: 04 Jul 2024 08:38
URI: http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/64928

Actions (login required)

View Item View Item