Fiqri, Gusti Luthfi Haikal (2024) Peranan badan pengawas pemilihan umum dalam penegakan hukum pemilu tahun 2024 di Kabupaten Barito Utara. S1 thesis, Universitas Ahmad Dahlan.
Text (JUDUL)
T1_1700024055_JUDUL__240624110451.pdf Download (1MB) |
|
Text (BAB I)
T1_1700024055_BAB_I__240624110451.pdf Download (569kB) |
|
Text (BAB II)
T1_1700024055_BAB_II__240624110451.pdf Restricted to Registered users only Download (602kB) | Request a copy |
|
Text (BAB III)
T1_1700024055_BAB_III__240624110451.pdf Restricted to Registered users only Download (719kB) | Request a copy |
|
Text (BAB IV)
T1_1700024055_BAB_IV__240624110451.pdf Restricted to Registered users only Download (437kB) | Request a copy |
|
Text (Daftar Pustaka)
T1_1700024055_DAFTAR_PUSTAKA__240624110451.pdf Download (443kB) |
|
Text (Lampiran)
T1_1700024055_LAMPIRAN__240624111740.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
|
Text (Naskah Publikasi)
T1_1700024055_NASKAH_PUBLIKASI__240624110451.pdf Download (1MB) |
Abstract
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peranan Bawaslu di Kabupaten Barito Utara dalam penegakan hukum pemilu 2024 menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2017 dan untuk menganalisis kendala yang dihadapi bawaslu Kabupaten Barito Utara dalam penanganan hukum pemilu 2024.
Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Skripsi ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian dilapangan).
Berdasarkan hasil penelitian peranan Bawaslu Kab. Barito Utara sudah sangat baik sebagai pengawas dalam penanganan pelanggaran hukum Pemilu yaitu menindaklanjuti serangkaian proses penanganan sesuai dengan peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 dan juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah di amanatkan. Faktor penghambat Bawaslu dalam melaksanakan hukum pemilu, yang pertama kurangnya staf yang ada di kantor Bawaslu Kab. Barito Utara membuat para anggota atau staf kewalahan dalam menerima laporan dan yang kedua keterbatasan wewenang dari bawaslu dalam menyelesaikan laporan pada pelanggaran pidana pemilu yang mana bawaslu belum ada kewenangan untuk melakukan pejemputan paksa saksi atau terlapor dalam rangka untuk dimintai keterangan.
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Keyword: | Bawaslu, penegakan hukum, pemilu, Barito Utara |
Subjects: | K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations |
Divisi / Prodi: | Faculty of Law (Fakultas Hukum) > S1-Law Science (S1-Hukum) |
Depositing User: | userperpus2 userperpus2 |
Date Deposited: | 02 Jul 2024 03:25 |
Last Modified: | 02 Jul 2024 03:25 |
URI: | http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/64978 |
Actions (login required)
View Item |