Nusantara, Terbit Cahaya Asa (2024) Analisis yuridis normatif putusan pengadilan terhadap permohonan ganti kelamin perspektif maqashid syari’ah (studi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 30/PDT.P/2022/PN PWT dan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 407/1978 S.P.). S1 thesis, Universitas Ahmad Dahlan.
Text (JUDUL)
T1_1900024335_JUDUL__240627020654.pdf Download (3MB) |
|
Text (BAB I)
T1_1900024335_BAB_I__240627020654.pdf Download (236kB) |
|
Text (BAB II)
T1_1900024335_BAB_II__240627020654.pdf Restricted to Registered users only Download (279kB) | Request a copy |
|
Text (BAB III)
T1_1900024335_BAB_III__240627020654.pdf Restricted to Registered users only Download (561kB) | Request a copy |
|
Text (BAB IV)
T1_1900024335_BAB_IV__240627020654.pdf Restricted to Registered users only Download (81kB) | Request a copy |
|
Text (Daftar Pustaka)
T1_1900024335_DAFTAR_PUSTAKA__240627020654.pdf Download (172kB) |
|
Text (Lampiran)
T1_1900024335_LAMPIRAN__240628102427.pdf Restricted to Registered users only Download (625kB) | Request a copy |
|
Text (Naskah Publikasi)
T1_1900024335_NASKAH_PUBLIKASI__240628102427.pdf Download (1MB) |
Abstract
Alasan individu untuk merubah struktur seksual atau jenis kelamin dengan antara
lain berkelamin ganda (hermaphrodite), ketidaknyamanan psikis atas jenis kelamin
dengan jiwanya yang merasa terdapat ketidaksesuaian status jenis kelaminnya,
kecenderungan hormon/kromosom yang bertentangan dengan jenis kelaminnya
menjadikan individu tersebut melakukan rekonstruksi alat kelamin. Penelitian ini
menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, data yang digunakan adalah data
sekunder. Data sekunder terdiri dari tiga banan hukum, yaitu banan hukum primer,
banan hukum sekunder, dan bahan hukum terrier. Metode pengumpulan data
dilakukan dengan studi pustaka kemudian data yang terkumpul dianalisis secara
deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Pertama, terdapat kekosongan
hukum tentang ganti jenis kelamin mengakibatkan ketidakpastian hukum, karena
mereka merasa tidak aman, menghadapi kesulitan membentuk keluarga, dan kurang
diakui sebagai warga negara. Kedua, Hukum syariah mencakup Maqashid Syariah
mengharamkan ganti kelamin (bukan khunsa) yang ditinjau dari pemeliharaan
agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dapat menjadi legal reasoning dalam
perkara ganti jenis kelamin. Diperlukan penerapan hukum fiqih sebgai langkah
preventif untuk menutup segala potensi kerusakan moral (sad al-dzari‟ah).
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Keyword: | Pergantian jenis kelamin; sosio-legal; maqashid syariah |
Subjects: | K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations |
Divisi / Prodi: | Faculty of Law (Fakultas Hukum) > S1-Law Science (S1-Hukum) |
Depositing User: | userperpus2 userperpus2 |
Date Deposited: | 03 Jul 2024 03:43 |
Last Modified: | 03 Jul 2024 03:43 |
URI: | http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/65023 |
Actions (login required)
View Item |