Putra, Rafi Mahendra (2024) Penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual di objek wisata Kaliurang Kabupaten Sleman. S1 thesis, Universitas Ahmad Dahlan.
Text (JUDUL)
T1_1800024321_JUDUL__240925083417.pdf Download (3MB) |
|
Text (BAB I)
T1_1800024321_BAB_I__240925083417.pdf Download (196kB) |
|
Text (BAB II)
T1_1800024321_BAB_II__240925083417.pdf Restricted to Registered users only Download (193kB) | Request a copy |
|
Text (BAB III)
T1_1800024321_BAB_III__240925083417.pdf Restricted to Registered users only Download (214kB) | Request a copy |
|
Text (BAB IV)
T1_1800024321_BAB_IV__240925083417.pdf Restricted to Registered users only Download (89kB) | Request a copy |
|
Text (Daftar Pustaka)
T1_1800024321_DAFTAR_PUSTAKA__240925083417.pdf Download (319kB) |
|
Text (Lampiran)
T1_1800024321_LAMPIRAN__240925083417.pdf Restricted to Registered users only Download (538kB) | Request a copy |
|
Text (Naskah Publikasi)
T1_1800024321_NASKAH_PUBLIKASI__240925083417.pdf Download (405kB) |
Abstract
Kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual dan pemerkosaan, menjadi masalah serius yang semakin banyak terjadi di Indonesia. Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2022 mendefinisikan tindak pidana kekerasan seksual sebagai perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang- undang tersebut. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), kejahatan pencabulan termasuk dalam kejahatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan . Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran kepastian hukum dalam penegakan hukum atas tindak pidana kekerasan seksual di kawasan wisata Kaliurang, Yogyakarta. Lokasi penelitian dipilih karena seringnya kasus kekerasan seksual yang tidak diungkap dan dilaporkan, meskipun Kaliurang merupakan tempat wisata populer yang menarik banyak wisatawan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif, di mana data dikumpulkan dari studi literatur dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk melindungi korban kekerasan seksual, masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya. Hal ini dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti stigma terhadap korban dan kurangnya keberanian korban untuk melaporkan kejadian tersebut. Selain itu, masih banyak penginapan di kawasan Kaliurang yang tidak memiliki aturan ketat sehingga memicu terjadinya perbuatan tidak senonoh yang berpotensi berkembang menjadi tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini menegaskan pentingnya revisi kebijakan yang lebih ketat terkait peraturan penginapan di kawasan wisata untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual serta perlunya penegakan hukum yang lebih efektif untuk memberikan keadilan bagi korban.
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Keyword: | Penegakan hukum; tindak pidana; kekerasan seksual; objek wisata |
Subjects: | K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations |
Divisi / Prodi: | Faculty of Law (Fakultas Hukum) > S1-Law Science (S1-Hukum) |
Depositing User: | userperpus2 userperpus2 |
Date Deposited: | 28 Sep 2024 04:32 |
Last Modified: | 28 Sep 2024 04:32 |
URI: | http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/75388 |
Actions (login required)
View Item |