Urgensi perjanjian ekstradisi Indonesia dengan negara Belanda dalam rangka mengantisipasi tindak pidana korupsi

Kusuma, Aldi (2024) Urgensi perjanjian ekstradisi Indonesia dengan negara Belanda dalam rangka mengantisipasi tindak pidana korupsi. S1 thesis, Universitas Ahmad Dahlan.

	Text (JUDUL) T1_2000024092_JUDUL__240726100913.pdf Download (1MB)
	Text (BAB I) T1_2000024092_BAB_I__240726100913.pdf Download (161kB)
	Text (BAB II) T1_2000024092_BAB_II__240726100913.pdf Restricted to Registered users only Download (171kB) | Request a copy
	Text (BAB III) T1_2000024092_BAB_III__240726100913.pdf Restricted to Registered users only Download (252kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) T1_2000024092_BAB_IV__240726100913.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (Daftar Pustaka) T1_2000024092_DAFTAR_PUSTAKA__240726100914.pdf Restricted to Registered users only Download (140kB) | Request a copy
	Text (Lampiran) T1_2000024092_LAMPIRAN__240725062557.pdf Restricted to Registered users only Download (546kB) | Request a copy
	Text (Naskah Publikasi) T1_2000024092_NASKAH_PUBLIKASI__240725062557.pdf Restricted to Registered users only Download (580kB) | Request a copy

Abstract

Korupsi masih menjadi masalah yang luas di Indonesia dan memberikan ancaman besar terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi negara. Pemerintah Indonesia telah secara aktif melakukan kerja sama internasional untuk memerangi masalah ini. Salah satu aspek krusial dalam kerja sama ini adalah perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Belanda. Ekstradisi sebagai salah satu alat penting dalam pemberantasan korupsi internasional. Sayangnya, tidak adanya perjanjian ekstradisi resmi yang membuat Indonesia sulit mengejar koruptor yang melarikan diri ke Belanda. Akibatnya kesenjangan hukum ini para koruptor kini dapat mencari perlindungan di Belanda, yang berdampak buruk pada reputasi Indonesia di luar negeri dan merugikan pemerintah karena menyita aset-aset yang diperoleh melalui korupsi. Akibatnya, penandatanganan perjanjian ekstradisi dengan Belanda merupakan langkah penting untuk menutup kesenjangan ini. Bersamaan dengan hal ini, harus ada kolaborasi penegakan hukum yang lebih besar, penambahan personel penegak hukum, dan fokus yang lebih besar pada pencegahan korupsi. Pencegahan sama pentingnya dengan tindakan dalam pemberantasan korupsi. Dalam mengurangi peluang korupsi dan menjaga sumber daya negara, langkah-langkah tegas harus diambil untuk memberantas korupsi. Perjanjian ini tidak hanya meningkatkan kemampuan anti korupsi Indonesia dalam menegakkan supremasi hukum dan menciptakan struktur pemerintahan yang akuntabilitas dan transparasi.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi akibat hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi (korupsi) jika ekstradisi dari Belanda ke Indonesia tidak dilakukan. Menyadari pentingnya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Belanda dalam penyelesaian kasus korupsi. Metode penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif yang mana menggunakan metode pendekatan penelitian (research approach). Hasil penelitian ini menyimpulkan pentingnya perjanjian ekstradisi Negara Indonesia dengan Negara Belanda yang berfokus untuk menangkap dan membawa pulang pelaku korupsi yang melarikan diri dari Indonesia ke Belanda, terdapat juga perbedaan sistem hukum Indonesia dengan Belanda yang membuat belum adanya perjanjian ekstradisi Indonesia dengan Belanda.

Item Type:	Thesis (S1)
Keyword:	Perjanjian; ekstradisi; indonesia; belanda; korupsi
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisi / Prodi:	Faculty of Law (Fakultas Hukum) > S1-Law Science (S1-Hukum)
Depositing User:	userperpus2 userperpus2
Date Deposited:	03 Oct 2024 09:10
Last Modified:	03 Oct 2024 09:10
URI:	http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/75642

Actions (login required)

View Item