Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi bantuan sosial di masa bencana alam dan non alam

SHAFA REZKY, FADHELA (2023) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi bantuan sosial di masa bencana alam dan non alam. S1 thesis, Universitas Ahmad Dahlan.

	Text (JUDUL) T1_1800024002_JUDUL__230606020344.pdf Download (1MB)
	Text (BAB I) T1_1800024002_BAB_I__230606020344.pdf Download (97kB)
	Text (BAB II) T1_1800024002_BAB_II__230606020344.pdf Restricted to Registered users only Download (194kB) | Request a copy
	Text (BAB III) T1_1800024002_BAB_III__230606020344.pdf Restricted to Registered users only Download (170kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) T1_1800024002_BAB_IV__230606020344.pdf Restricted to Registered users only Download (35kB) | Request a copy
	Text (Daftar Pustaka) T1_1800024002_DAFTAR_PUSTAKA__230606020344.pdf Restricted to Registered users only Download (51kB) | Request a copy
	Text (Lampiran) T1_1800024002_LAMPIRAN__230606020344.pdf Restricted to Registered users only Download (730kB) | Request a copy
	Text (Naskah Publikasi) T1_1800024002_NASKAH_PUBLIKASI__230606020344.pdf Restricted to Registered users only Download (291kB) | Request a copy

Abstract

Skripsi ini membahas mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Di Masa Bencana Alam Dan Non Alam. Pertanggungjawaban Pidana mengenai Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Di Masa Bencana Alam Dan Non Alam diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Republik Indonesia Tindak Pidana Korupsi). Pasal 2 ayat (2) menyebutkan ancaman hukuman maksimalnya adalah hukuman mati jika korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu.
Skripsi ini ditulis untuk menjawab dua permasalahan yang penulis ambil mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi bantuan sosial di masa bencana alam dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi bantuan sosial di masa bencana non alam.
Penelitian ini yuridis normatif yang bersifat teoritis dengan metode mengkaji studi dokumen. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan bahan primer, sekunder, tersier. Selanjutnya dilakukan teknik pengolahan data dengan meneliti, menganalisis, dan mengkritisi menggunakan teknik analisa kualitatif, dan disimpulkan ecara deskriptif.
Hasil penelitian ini menjelaskan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi bantuan sosia dimasa bencana alam yang dilakukan pihak pegawai negeri atau pejabat umum mengunakan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Republik Indonesia Tindak Pidana Korupsi). Pada Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak pidana korupsi bantuan sosia dimasa bencana non alam dapat dijatuhi hukuman mati sebagaimana disebutkan pada pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ketentuan korupsi yang dilaksanakan pada kondisi dan keadaan tertentu seperti tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.

Item Type:	Thesis (S1)
Keyword:	Pertanggungjawaban pidana, korupsi, bencana
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisi / Prodi:	Faculty of Law (Fakultas Hukum) > S1-Law Science (S1-Hukum)
Depositing User:	userperpus2 userperpus2
Date Deposited:	10 Oct 2024 01:35
Last Modified:	10 Oct 2024 01:35
URI:	http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/76254

Actions (login required)

View Item