Analisis putusan hakim tentang hal meringankan dalam kasus tindak pidana korupsi pada masa pandemi Covid-19 (Studi Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)

Aprizal Timur, Ageng (2023) Analisis putusan hakim tentang hal meringankan dalam kasus tindak pidana korupsi pada masa pandemi Covid-19 (Studi Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst). S1 thesis, Universitas Ahmad Dahlan.

[thumbnail of JUDUL] Text (JUDUL)
T1_1900024144_JUDUL__230627031700.pdf
Download (2MB)
[thumbnail of BAB I] Text (BAB I)
T1_1900024144_BAB_I__230627031700.pdf
Download (269kB)
[thumbnail of BAB II] Text (BAB II)
T1_1900024144_BAB_II__230627031700.pdf
Restricted to Registered users only
Download (328kB) | Request a copy
[thumbnail of BAB III] Text (BAB III)
T1_1900024144_BAB_III__230627031700.pdf
Restricted to Registered users only
Download (333kB) | Request a copy
[thumbnail of BAB IV] Text (BAB IV)
T1_1900024144_BAB_IV__230627031700.pdf
Restricted to Registered users only
Download (173kB) | Request a copy
[thumbnail of Daftar Pustaka] Text (Daftar Pustaka)
T1_1900024144_DAFTAR_PUSTAKA__230627031700.pdf
Download (248kB)
[thumbnail of Lampiran] Text (Lampiran)
T1_1900024144_LAMPIRAN__230627031700.pdf
Restricted to Registered users only
Download (528kB) | Request a copy
[thumbnail of Naskah Publikasi] Text (Naskah Publikasi)
T1_1900024144_NASKAH_PUBLIKASI__230627031700.pdf
Download (519kB)

Abstract

Korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Realitanya masih saja ada yang melakukan tindak pidana korupsi terlebih lagi dilakukan pada saat terjadinya wabah covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui yuridis sosiologis tentang keadaan meringankan dalam kasus tindak pidana korupsi secara umum dan Analisis putusan hakim tentang hal meringankan dalam kasus tindak pidana korupsi pada masa pandemi covid-19 (studi Putusan Nomor:29/Pid.Sus- Tpk/2021/PN.Jkt.Pst). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah literature research/studi kepustakaan/studi dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Penelitian menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dari hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa pandangan yuridis sosiologis tentang hal meringankan dalam kasus tindak pidana korupsi dapat berbeda-beda tergantung pada sudut pandang masing-masing ahli hukum. Penting bagi pihak berwenang untuk melakukan pertimbangan manfaat dan kerugian dari penggunaan keadaan meringankan. Adapun analisis hal meringankan dalam Putusan Perkara Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst. yang mana keadaan bahwa terdakwa sudah cukup menderita dicera, dimaki, dihina oleh masyarakat sangatlah tidak patut dijadikan pertimbangan, dikarenakan hal tersebut adalah salah satu bentuk konsekuensi logis dari perbuatan Juliari P Batubara sebagai dari penghukuman publik, serta keputusan pengadilan harus didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan dan interpretasi hukum yang relevan. Peringanan hukuman tidak boleh didasarkan semata-mata pada tekanan sosial atau opini publik, tetapi harus didasarkan pada faktor-faktor hukum yang relevan dan mampu membantu dalam memerangi tindak pidana korupsi secara keseluruhan.

Item Type: Thesis (S1)
Keyword: Korupsi; putusan; pertimbangan; hal meringankan
Subjects: K Law > K Law (General)
K Law > KZ Law of Nations
Divisi / Prodi: Faculty of Law (Fakultas Hukum) > S1-Law Science (S1-Hukum)
Depositing User: userperpus2 userperpus2
Date Deposited: 16 Oct 2024 04:11
Last Modified: 16 Oct 2024 04:11
URI: http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/76490

Actions (login required)

View Item View Item