Batasan aset digital objek jaminan pembiayaan dalam perspektif Maqasid Al-Syariah

Devi, Herlin Mei Suci Tiara (2024) Batasan aset digital objek jaminan pembiayaan dalam perspektif Maqasid Al-Syariah. S1 thesis, Universitas Ahmad Dahlan.

[thumbnail of JUDUL] Text (JUDUL)
T1_2000024108_JUDUL__240716093526.pdf
Download (3MB)
[thumbnail of BAB I] Text (BAB I)
T1_2000024108_BAB_I__240716093526.pdf
Download (176kB)
[thumbnail of BAB II] Text (BAB II)
T1_2000024108_BAB_II__240716093526.pdf
Restricted to Registered users only
Download (412kB) | Request a copy
[thumbnail of BAB III] Text (BAB III)
T1_2000024108_BAB_III__240716093526.pdf
Restricted to Registered users only
Download (283kB) | Request a copy
[thumbnail of BAB IV] Text (BAB IV)
T1_2000024108_BAB_IV__240716093526.pdf
Restricted to Registered users only
Download (166kB) | Request a copy
[thumbnail of Daftar Pustaka] Text (Daftar Pustaka)
T1_2000024108_DAFTAR_PUSTAKA__240716093526.pdf
Download (223kB)
[thumbnail of Lampiran] Text (Lampiran)
T1_2000024108_LAMPIRAN__240716093526.pdf
Restricted to Registered users only
Download (630kB) | Request a copy
[thumbnail of Naskah Publikasi] Text (Naskah Publikasi)
T1_2000024108_NASKAH_PUBLIKASI__240716093526.pdf
Download (517kB)

Abstract

Dalam era digital yang semakin berkembang, aset digital seperti kripto-aset dan token menjadi semakin populer sebagai bentuk investasi dan nilai tukar. Namun, keberadaan aset digital ini masih relatif baru dalam konteks hukum Islam, dan masih terdapat kebingungan dalam mengklasifikasikan dan mengatur aset digital sebagai objek jaminan pembiayaan. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dimana Undang-Undang ini mengatur terkait Pembiayaan Ekonomi Kreatif. Namun dalam hal ini tidak semua aset digital dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan, karena tidak semua aset digital bernilai tetap seperti halnya hak cipta buku yang terdapat nilai ekonomis yang bernilai tetap dari harga per satuannya, sedangkan aset digital tidak dapat bernilai tetap dari harga satuannya. Yang menjadi kekhawatiran saat ini adalah bagaimana batasan-batasan aset digital sebagai jaminan pembiayaan dalam perspektif Hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perspektif hukum Islam terkait aset digital sebagai jaminan utang. Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur, hukum positif yang berlaku, serta fatwa dan pendapat ulama yang relevan. Analisis akan dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti keadilan, kepastian hukum, dan maslahah (kemaslahatan). Hasil dari penulisan ini menurut pandangan hukum Islam bahwa aset digital dapat dijadikan jaminan pembiayaan namun tidak semua aset digital dapat dijadikan jaminan pembiayaan, terdapat batasan dan syarat tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

Item Type: Thesis (S1)
Keyword: hukum islam, jaminan pembiayaan, aset digital
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisi / Prodi: Faculty of Law (Fakultas Hukum) > S1-Law Science (S1-Hukum)
Depositing User: userperpus3 userperpus3
Date Deposited: 23 Oct 2024 04:07
Last Modified: 23 Oct 2024 04:07
URI: http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/76915

Actions (login required)

View Item View Item