Penegakan hukum pidana peredaran rokok ilegal studi kasus di kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe madya Pabean B Yogyakarta

Tri Pamungkas, Deni (2024) Penegakan hukum pidana peredaran rokok ilegal studi kasus di kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe madya Pabean B Yogyakarta. S1 thesis, Universitas Ahmad Dahlan.

	Text (JUDUL) T1_2000024036_JUDUL__241123121826.pdf Download (2MB)
	Text (BAB I) T1_2000024036_BAB_I__241123121826.pdf Download (175kB)
	Text (BAB II) T1_2000024036_BAB_II__241123121826.pdf Restricted to Registered users only Download (155kB) | Request a copy
	Text (BAB III) T1_2000024036_BAB_III__241123121826.pdf Restricted to Registered users only Download (783kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) T1_2000024036_BAB_IV__241123121826.pdf Restricted to Registered users only Download (48kB) | Request a copy
	Text (Daftar Pustaka) T1_2000024036_DAFTAR_PUSTAKA__241123121826.pdf Download (64kB)
	Text (Lampiran) T1_2000024036_LAMPIRAN__241123121826.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (Naskah Publikasi) T1_2000024036_NASKAH_PUBLIKASI__241123121826.pdf Download (1MB)

Abstract

PENEGAKAN HUKUM PIDANA PEREDARAN ROKOK ILEGAL STUDI
KASUS DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI
TIPE MADYA PABEAN B YOGYAKARTA
ABSTRAK
Pajak merupakan sumber pemasukan negara yang dikumpulkan dari wajib
pajak untuk membiayai pembangunan nasional. Indonesia memerlukan biaya untuk
mendukung anggaran negara, salah satunya melalui pungutan cukai yang diatur
oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Cukai adalah pungutan negara yang
dikenakan pada barang-barang tertentu untuk kesejahteraan rakyat, dengan
pengenaan dan batasan cukai harus jelas untuk memberikan kepastian hukum.
Rokok dikenakan cukai tinggi karena dampak negatifnya. Banyak produk rokok
ilegal yang beredar, mengakibatkan potensi kerugian pendapatan negara.
Karakteristik barang kena cukai seperti rokok diatur dalam pasal 4 ayat 1 Undangundang Cukai, dan peredaran rokok harus memiliki pita cukai. Rokok tanpa pita
cukai dianggap ilegal dan pengusaha yang tidak mematuhi regulasi cukai
melanggar undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1)
Penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Yogyakarta oleh Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta. (2) Apa
saja faktor yang menjadi kendala Bea Cukai dalam menangani peredaran rokok
ilegal.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang
(statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan Pendekatan sosiologi
hukum dengan jenis penelitian normatif empiris. Teknik pengumpulan data pada
penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka dan wawancara. Analisis data
menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan menganggkat fakta keadaan,
variabel, dan fenomena yang terjadi.
Hasil penelitian, penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Yogyakarta
oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B
menghadapi tantangan signifikan meski ada regulasi yang berlaku. Fenomena
rokok ilegal terus meningkat, merugikan ekonomi negara akibat hilangnya
penerimaan cukai. Penegakan hukum dilakukan melalui pendekatan preventif dan
represif. Kendala utama termasuk keterbatasan anggaran, personel, pelatihan,
sarana, fasilitas, dan rendahnya kesadaran masyarakat, yang memperburuk
efektivitas penegakan hukum. Meskipun demikian, Bea Cukai tetap berkomitmen
untuk melindungi kepentingan negara dan masyarakat dengan kolaborasi lintas
instansi.

Item Type:	Thesis (S1)
Keyword:	Penegakan; Hukum Pidana; Peredaran; Rokok Ilegal; Bea Cukai
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisi / Prodi:	Faculty of Law (Fakultas Hukum) > S1-Law Science (S1-Hukum)
Depositing User:	userperpus2 userperpus2
Date Deposited:	17 Dec 2024 04:38
Last Modified:	17 Dec 2024 04:38
URI:	http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/77614

Actions (login required)

View Item