Surahma Asti, Mulasari and Fangga, Fangga (2016) KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DOMESTIK DI KABUPATEN BANTUL PROPINSI D.I. YOGYAKARTA. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 9 (2).
Preview |
Text
94-166-2-PB.pdf - Other Download (299kB) | Preview |
Abstract
Latar Belakang: Sampah adalah hasil dari kegiatan manusia yang dibuang
karena tidak berguna, sehingga tidak semua benda padat yang tidak digunakan dan
dibuang disebut sampah. Manajemen limbah hanya dipahami oleh sektor publik.
Sampah yang dibuang oleh orang-orang dianggap hanya menjadi tugas pemerintah
saja untuk ditangani. Sehingga masalah sampah selalu menjadi masalah yang sulit
untuk diatasi, jika tidak ada peran komunitas yang aktif dan adanya kesadaran
masyarakat itu sendiri. Hal ini diketahui dari laporan bulanan data sampah di
Departemen Lingkungan dan dari hasil wawancara peneliti yang dilakukan pada
bulan Juni 2012 di Departemen Pekerjaan Umum Bantul. Jumlah orang yang
membuang sampah secara illegal ke TPSS Bantul menjadi penyebab limbah tidak
dapat dilakukan secara optimal dan lebih sulit untuk mengatasi permasalahan sampah
yang ada. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mempelajari
"Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Limbah Domestik Di Bantul.
Metode: Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data diperoleh
dari hasil wawancara dari Kepala UPT KP3 DPU dan Sub Sektor dan Sub-Bidang
Dokumen LH Kelembagaan Badan Lingkungan Hidup. Instrumen atau alat yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara. Data deskriptif dianalisis
secara kualitatif dengan mengatakan fenomena yang terjadi dan dianalisis
berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan. Akuisisi legalitas atau keabsahan
penelitian peneliti itu diperoleh dengan triangulasi data.
Hasil: Peraturan yang digunakan dalam pengelolaan sampah rumah tangga di
Bantul adalah UU RI No.18 tahun 2008, Permendagri No.33 tahun 2010 dan
Peraturan Daerah Bantul Nomor. 15 tahun 2011. Jasa pengelolaan limbah domestik di
Bantul dilakukan oleh Departemen Pekerjaan Umum dan BLH. Program pengelolaan
sampah di Bantul dilakukan oleh dua lembaga: BLH dan Dinas Pekerjaan Umum.
BLH bertugas dalam pembentukan kelembagaan pengelolaan sampah mandiri,
sedangkan DPU akan melaksanakan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum.
Alokasi dana yang digunakan dalam pengelolaan limbah domestik dari DAK dan
anggaran. Insentif telah diberikan oleh pemerintah Bantul kepada kelompok
masyarakat yang berperan aktif dalam pengelolaan sampah rumah tangga.
Kesimpulan: Peraturan yang digunakan dalam pengelolaan sampah rumah tangga
di Bantul adalah UU RI No.18 tahun 2008, Permendagri No.33 tahun 2010 dan
Peraturan Daerah Bantul Nomor. 15 tahun 2011. Layanan yang diberikan oleh
pemerintah kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Bantul
berjalan dengan baik. Kegiatan program pemerintah dalam pengelolaan sampah
rumah tangga di Bantul berjalan dengan baik. Alokasi dana yang digunakan dalam
pengelolaan sampah rumah tangga di Bantul Rp. 541 969 150, -. Dana yang
dikeluarkan BLH dari total anggaran tahun 2012 sebesar Rp. 1924580640, -
.Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah Domestik di Kabupaten Bantul
Propinsi D.I. Yogyakarta
Insentif yang dikeluarkan dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Bantul
meliputi: tong sampah, komposter, mesin jahit, mesin pencacah sampah organik,
sampah plastik mesin pencacah, dan menggabungkan piha / institusi yang unggul
dalam pengelolaan sampah di kompetisi tingkat nasional.
| Item Type: | Artikel Umum |
|---|---|
| Additional Information: | Aprove oleh Zulfa |
| Subjects: | A General Works > AC Collections. Series. Collected works |
| Divisi / Prodi: | Faculty of Public Health (Fakultas Kesehatan Masyarakat) > S1-Science in Public Health (S1-Kesehatan Masyarakat) |
| Depositing User: | surahma asti mulasari |
| Date Deposited: | 22 Nov 2017 03:47 |
| Last Modified: | 22 Nov 2017 03:47 |
| URI: | http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/8013 |
Actions (login required)
 |
View Item |