Politik Hukum Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Instrumen Perlindungan Hak Asasi Perempuan

Novika, Yulia (2023) Politik Hukum Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Instrumen Perlindungan Hak Asasi Perempuan. S1 thesis, Universitas Ahmad Dahlan.

[thumbnail of JUDUL] Text (JUDUL)
T1_1800024367_JUDUL__230313111207.pdf
Download (1MB)
[thumbnail of BAB I] Text (BAB I)
T1_1800024367_BAB_I__230313111207.pdf
Download (430kB)
[thumbnail of BAB II] Text (BAB II)
T1_1800024367_BAB_II__230313111207.pdf
Restricted to Registered users only
Download (557kB) | Request a copy
[thumbnail of BAB III] Text (BAB III)
T1_1800024367_BAB_III__230313111207.pdf
Restricted to Registered users only
Download (666kB) | Request a copy
[thumbnail of BAB IV] Text (BAB IV)
T1_1800024367_BAB_IV__230313111207.pdf
Restricted to Registered users only
Download (240kB) | Request a copy
[thumbnail of Daftar Pustaka] Text (Daftar Pustaka)
T1_1800024367_DAFTAR_PUSTAKA__230313111207.pdf
Download (405kB)
[thumbnail of Lampiran] Text (Lampiran)
T1_1800024367_LAMPIRAN__230313111207.pdf
Restricted to Registered users only
Download (1MB) | Request a copy
[thumbnail of Naskah Publikasi] Text (Naskah Publikasi)
T1_1800024367_NASKAH_PUBLIKASI__230313111207.pdf
Download (842kB)

Abstract

POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP INSTRUMEN PERLINDUNGAN
HAK ASASI PEREMPUAN
Yulia Novika
ABSTRAK
Kekerasan seksual merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, khususnya pada kaum perempuan yang sering menjadi objek kekerasan seksual. Pengesahan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual dan memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Namun realitanya, Undang-undang TPKS belum bisa dijadikan rujukan atas kasus kekerasan seksual yang terjadi. Penelitian ini bertujuan ini untuk mengetahui Politik Hukum UU TPKS terhadap Perlindungan Hak Asasi Perempuan dan untuk menganalisis hambatan dalam pelaksanaan UU TPKS di Indonesia.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah literature research/studi kepustakaan/studi dokumen. Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa politik hukum UU TPKS adalah untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum, keadilan, dan memulihkan harkat martabat dan untuk memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual sehingga kasus kekerasan seksual dapat diselesaikan secara efektif serta memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual. Kebijakan Politik Hukum UU TPKS dapat dilaksanakan melalui konsep kebijakan penanggulangan penal dan nonpenal. Hambatan dalam pelaksanaan UU TPKS dari segi formil adalah belum adanya aturan turunan dari UU TPKS, sedangkan hambatan dari segi budaya hukum meliputi kurangnya sosialisasi mengenai UU TPKS, masih kentalnya budaya patriarki yang sudah lama berkembang dalam kehidupan masyarakat serta adanya ketimpangan relasi kekuasaan. Melalui kebijakan dari Politik Hukum UU TPKS, pemerintah dan masyarakat turut andil dalam perlindungan Hak-hak Asasi Perempuan khususnya pada korban kekerasan seksual.

Item Type: Thesis (S1)
Keyword: Politik Hukum, Kekerasan Seksual, Perlindungan, Hak Asasi Perempuan
Subjects: H Social Sciences > HQ The family. Marriage. Woman
K Law > K Law (General)
Divisi / Prodi: Faculty of Law (Fakultas Hukum) > S1-Law Science (S1-Hukum)
Depositing User: userperpus2 userperpus2
Date Deposited: 14 May 2025 07:42
Last Modified: 14 May 2025 07:42
URI: http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/83536

Actions (login required)

View Item View Item