Analisis Pengaturan Perizinan Mendirikan Bangunan Gedung dalam Sektor Industri Pariwisata Berbasis Negara Hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perizinan Mendirikan Bangunan di Kabupaten Wonosobo

Putra, Rafika Arnanda (2023) Analisis Pengaturan Perizinan Mendirikan Bangunan Gedung dalam Sektor Industri Pariwisata Berbasis Negara Hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perizinan Mendirikan Bangunan di Kabupaten Wonosobo. S1 thesis, Universitas Ahmad Dahlan.

[thumbnail of JUDUL] Text (JUDUL)
T1_1800024385_JUDUL__231220113731.pdf
Download (884kB)
[thumbnail of BAB I] Text (BAB I)
T1_1800024385_BAB_I__231220112052.pdf
Download (323kB)
[thumbnail of BAB II] Text (BAB II)
T1_1800024385_BAB_II__231220112052.pdf
Restricted to Registered users only
Download (371kB) | Request a copy
[thumbnail of BAB III] Text (BAB III)
T1_1800024385_BAB_III__231220112052.pdf
Restricted to Registered users only
Download (336kB) | Request a copy
[thumbnail of BAB IV] Text (BAB IV)
T1_1800024385_BAB_IV__231220112052.pdf
Restricted to Registered users only
Download (170kB) | Request a copy
[thumbnail of Daftar Pustaka] Text (Daftar Pustaka)
T1_1800024385_DAFTAR_PUSTAKA__231220112052.pdf
Download (307kB)
[thumbnail of Lampiran] Text (Lampiran)
T1_1800024385_LAMPIRAN__231220112052.pdf
Restricted to Registered users only
Download (712kB) | Request a copy
[thumbnail of Naskah Publikasi] Text (Naskah Publikasi)
T1_1800024385_NASKAH_PUBLIKASI__231220112052.pdf
Download (562kB)

Abstract

Setiap masyarakat memiliki hak untuk dapat mendirikan bangunan dan membuka usaha. Akan tetapi, hak tersebut harus disertai dengan kewajiban dan prosedur yang dilengkapi oleh masyarakat sebagai cermin negara hukum. Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah memiliki otonomi daerah sebagai wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah itu sendiri. Pihak yang memegang izin tidak diperkenankan bertindak yang menyalahi peraturan terkait. Melalui perizinan pemerintah membolehkan pemegang izin untuk bertindak sesuai dengan aturan yang ada serta peka terhadap larangan. Adanya izin mendirikan bangunan berfungsi agar pemerintah dapat mengontrol dalam rangka pendataan fisik kota sebagai dasar yang paling penting terhadap perencanaan, pengawasan dan penerbitan pembangunan kota yang terarah dan sangat bermanfaat bagi pemiliki bangunan karenamembeirkan kepastian hukum atas berdirinya bangunan yang bersangkutan dan akan memudahkan bagi pemilik bangunan untuk suatu kebutuhan, yakni pemindahan hak bangunan kepada pihak lain contohnya pewarisan, penghibahan, jual beli, dan lainnya. Hal tersebut demi mengantisipasi tindak penerbitan apabila tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji data primer dan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, atau pendapat ahli hukum. Hasilnya terdapat beberapa bangunan yang belum memiliki izin mendirikan bangunan berdasarkan kasus operasi penertiban sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung. Serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap izin mendirikan bangunan menjadi permasalahan fundamental terhadap kepemilikan IMB di Kabupaten Wonosobo.

Item Type: Thesis (S1)
Keyword: Bangunan, Perizinan, legalitas.
Subjects: H Social Sciences > HT Communities. Classes. Races
K Law > K Law (General)
Divisi / Prodi: Faculty of Law (Fakultas Hukum) > S1-Law Science (S1-Hukum)
Depositing User: userperpus2 userperpus2
Date Deposited: 28 May 2025 02:08
Last Modified: 28 May 2025 02:08
URI: http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/83841

Actions (login required)

View Item View Item