Umah, Gea Mu'inatul (2024) Peran dan fungsi aparat pengawasan intern pemerintah terhadap penggunaan dana desa dalam perspektif Local Self Government. S1 thesis, Universitas Ahmad Dahlan.
![[thumbnail of JUDUL]](http://eprints.uad.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (JUDUL)
T1_2000024363_JUDUL__240326044955.pdf Download (2MB) |
|
Text (BAB I)
T1_2000024363_BAB_I__240326044955.pdf Download (537kB) |
|
Text (BAB II)
T1_2000024363_BAB_II__240326044955.pdf Restricted to Registered users only Download (574kB) |
|
Text (BAB III)
T1_2000024363_BAB_III__240326044955.pdf Restricted to Registered users only Download (830kB) |
|
Text (BAB IV)
T1_2000024363_BAB_IV__240326044955.pdf Restricted to Registered users only Download (297kB) |
|
Text (Daftar Pustaka)
T1_2000024363_DAFTAR_PUSTAKA__240326044955.pdf Download (441kB) |
|
Text (Lampiran)
T1_2000024363_LAMPIRAN__240326044955.pdf Restricted to Registered users only Download (502kB) |
|
Text (Naskah Publikasi)
T1_2000024363_NASKAH_PUBLIKASI__240326044955.pdf Download (1MB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan, pertama untuk mengetahui peran dan fungsi APIP terhadap penggunaan dana desa dalam perspektif hukum nasional dan local self government, kedua untuk menganalisis bagaimana kedudukan hukum APIP dalam mengawasi potensi korupsi dana desa.
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif-konseptual sehingga mengkaji peraturan perundang-undangan dan konsep local self government. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni sumber data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data melalui studi pustaka (literature research) dan analisis data dalam penelitian hukum normatif-konseptual ini menggunakan analisa deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian dan pembahasan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah kompleksnya permasalahan korupsi dana desa ini disebabkan salah satunya karena APIP masih lemah dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa, hal tersebut dikarenakan secara hukum nasional berdasarkan teori kewenangan telah menempatkan APIP berada dalam satu lingkup pemerintah secara organisatoris yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di instansinya masing-masing sehingga menyebabkan APIP menjadi tidak independen atau mudah diperalat oleh pemerintah diatasnya untuk menutupi penyimpangan yang terjadi selain itu peran dan fungsi APIP terhadap penggunaan dana desa berdasarkan teori pengawasan juga terbatas pada upaya preventif yakni pada kesalahan administrasi. APIP dalam menjalankan peran dan fungsinya seharusnya mengacu pada konsep local self gorvenment sehingga akan lebih efektif dan lebih efisien dikarenakan APIP lebih memahami kebutuhan dan masyarakat setempat. APIP juga tidak memiliki legalitas atau keabsahan dalam menetapkan kerugian keuangan negara terhadap tindak pidana korupsi karena di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tidak ada yang mengatur mengenai kewenangan APIP dalam hal hukum pidana sedangkan, dalam hukum administrasi, APIP merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah dengan dasar yakni Asas-Asas Umum Pemerintahan Baik (AAUPB) yang digunakan sebagai parameter untuk menentukan penyalahgunaan wewenang terhadap pejabat pemerintahan yang menimbulkan kerugian keuangan negara.
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Keyword: | APIP, korupsi, dana desa, local self government |
| Subjects: | K Law > K Law (General) K Law > KF United States Federal Law K Law > KZ Law of Nations |
| Divisi / Prodi: | Faculty of Law (Fakultas Hukum) > S1-Law Science (S1-Hukum) |
| Depositing User: | userperpus1 userperpus1 |
| Date Deposited: | 30 Apr 2024 01:36 |
| Last Modified: | 30 Apr 2024 01:36 |
| URI: | http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/62067 |
Actions (login required)
 |
View Item |