Handayani, Helsi Yanti (2024) Implementasi hubungan industrial di PT. Madubaru Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja. S1 thesis, Universitas Ahmad Dahlan.
Text (JUDUL)
T1_2000024277_JUDUL__240326023312.pdf Download (2MB) |
|
Text (BAB I)
T1_2000024277_BAB_I__240326023312.pdf Download (456kB) |
|
Text (BAB II)
T1_2000024277_BAB_II__240326023312.pdf Restricted to Registered users only Download (989kB) |
|
Text (BAB III)
T1_2000024277_BAB_III__240326023312.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text (BAB IV)
T1_2000024277_BAB_IV__240326023313.pdf Restricted to Registered users only Download (50kB) |
|
Text (Daftar Pustaka)
T1_2000024277_DAFTAR_PUSTAKA__240326023313.pdf Download (354kB) |
|
Text (Lampiran)
T1_2000024277_LAMPIRAN__240326023313.pdf Restricted to Registered users only Download (7MB) |
|
Text (Naskah Publikasi)
T1_2000024277_NASKAH_PUBLIKASI__240326023313.pdf Download (414kB) |
Abstract
Keterkaitan hubungan industrial di PT. Madubaru antara pekerja, perusahaan dan pemerintah terjadi karena manusia menjadi sumber daya utama dalam perusahaan. Sumber daya manusia sebagai aset penting oleh sebab itu perusahaan diharapkan memberikan dukungan kepada pekerja agar tetap produktif dan bertanggung jawab dalam bekerja sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Perusahaan harus memenuhi kewajiban dan hak kepada para pekerjanya agar proses produksi yang melibatkan kedua belah pihak berjalan seimbang. Pemerintah sebagai pihak yang membuat aturan dan pengawas pelaksanaan hubungan industrial yang ada didalam sebuah perusahaan. Berdasarkan pengaturan tersebut, pelaksanaan hubungan industrial di PT. Madubaru Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan mampu untuk memberikan kesejahteraan kepada para pekerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Data diperoleh dari sumber data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data deskriptif kualitatif menggunakan metode studi lapangan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pemenuhan kewajiban dan hak perusahaan kepada pekerja seringkali sulit didapatkan pekerja karena terkendala oleh berbagai faktor salah satunya pekerja tidak tetap posisinya sangat rentan untuk tidak terpenuhi kewajiban dan haknya oleh perusahaan. Pentingnya peran pemerintah dalam mengawasi hubungan industrial di PT. Madubaru Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Keyword: | hubungan industrial, pekerja, kesejahteraan pekerja |
Subjects: | K Law > K Law (General) K Law > KD England and Wales K Law > KZ Law of Nations L Education > L Education (General) L Education > LB Theory and practice of education |
Divisi / Prodi: | Faculty of Law (Fakultas Hukum) > S1-Law Science (S1-Hukum) |
Depositing User: | userperpus1 userperpus1 |
Date Deposited: | 30 Apr 2024 03:48 |
Last Modified: | 30 Apr 2024 03:50 |
URI: | http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/62073 |
Actions (login required)
View Item |