Implementasi hubungan industrial di PT. Madubaru Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Handayani, Helsi Yanti (2024) Implementasi hubungan industrial di PT. Madubaru Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja. S1 thesis, Universitas Ahmad Dahlan.

[thumbnail of JUDUL] Text (JUDUL)
T1_2000024277_JUDUL__240326023312.pdf

Download (2MB)
[thumbnail of BAB I] Text (BAB I)
T1_2000024277_BAB_I__240326023312.pdf

Download (456kB)
[thumbnail of BAB II] Text (BAB II)
T1_2000024277_BAB_II__240326023312.pdf
Restricted to Registered users only

Download (989kB)
[thumbnail of BAB III] Text (BAB III)
T1_2000024277_BAB_III__240326023312.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of BAB IV] Text (BAB IV)
T1_2000024277_BAB_IV__240326023313.pdf
Restricted to Registered users only

Download (50kB)
[thumbnail of Daftar Pustaka] Text (Daftar Pustaka)
T1_2000024277_DAFTAR_PUSTAKA__240326023313.pdf

Download (354kB)
[thumbnail of Lampiran] Text (Lampiran)
T1_2000024277_LAMPIRAN__240326023313.pdf
Restricted to Registered users only

Download (7MB)
[thumbnail of Naskah Publikasi] Text (Naskah Publikasi)
T1_2000024277_NASKAH_PUBLIKASI__240326023313.pdf

Download (414kB)

Abstract

Keterkaitan hubungan industrial di PT. Madubaru antara pekerja, perusahaan dan pemerintah terjadi karena manusia menjadi sumber daya utama dalam perusahaan. Sumber daya manusia sebagai aset penting oleh sebab itu perusahaan diharapkan memberikan dukungan kepada pekerja agar tetap produktif dan bertanggung jawab dalam bekerja sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Perusahaan harus memenuhi kewajiban dan hak kepada para pekerjanya agar proses produksi yang melibatkan kedua belah pihak berjalan seimbang. Pemerintah sebagai pihak yang membuat aturan dan pengawas pelaksanaan hubungan industrial yang ada didalam sebuah perusahaan. Berdasarkan pengaturan tersebut, pelaksanaan hubungan industrial di PT. Madubaru Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan mampu untuk memberikan kesejahteraan kepada para pekerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Data diperoleh dari sumber data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data deskriptif kualitatif menggunakan metode studi lapangan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pemenuhan kewajiban dan hak perusahaan kepada pekerja seringkali sulit didapatkan pekerja karena terkendala oleh berbagai faktor salah satunya pekerja tidak tetap posisinya sangat rentan untuk tidak terpenuhi kewajiban dan haknya oleh perusahaan. Pentingnya peran pemerintah dalam mengawasi hubungan industrial di PT. Madubaru Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.

Item Type: Thesis (S1)
Keyword: hubungan industrial, pekerja, kesejahteraan pekerja
Subjects: K Law > K Law (General)
K Law > KD England and Wales
K Law > KZ Law of Nations
L Education > L Education (General)
L Education > LB Theory and practice of education
Divisi / Prodi: Faculty of Law (Fakultas Hukum) > S1-Law Science (S1-Hukum)
Depositing User: userperpus1 userperpus1
Date Deposited: 30 Apr 2024 03:48
Last Modified: 30 Apr 2024 03:50
URI: http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/62073

Actions (login required)

View Item View Item