Indah Meilani, Alfina (2024) Penegakan hukum kawasan tanpa rokok di lingkungan kantor pemerintah Kota Serang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok. S1 thesis, Universitas Ahmad Dahlan.
Text (JUDUL)
T1_1900024334_JUDUL__240227021936.pdf Download (3MB) |
|
Text (BAB I)
T1_1900024334_BAB_I__240227021936.pdf Download (173kB) |
|
Text (BAB II)
T1_1900024334_BAB_II__240227021936.pdf Restricted to Registered users only Download (216kB) | Request a copy |
|
Text (BAB III)
T1_1900024334_BAB_III__240227021936.pdf Restricted to Registered users only Download (215kB) | Request a copy |
|
Text (BAB IV)
T1_1900024334_BAB_IV__240227021936.pdf Restricted to Registered users only Download (127kB) | Request a copy |
|
Text (Daftar Pustaka)
T1_1900024334_DAFTAR_PUSTAKA__240227021936.pdf Download (197kB) |
|
Text (Lampiran)
T1_1900024334_LAMPIRAN__240227021936.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
|
Text (Naskah Publikasi)
T1_1900024334_NASKAH_PUBLIKASI__240227021936.pdf Download (493kB) |
Abstract
Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama mengetahui dan menjelaskan faktor penghambat hukum Penegakan Perda Kawasan Tanpa Rokok di kota Serang khususnya di perkantoran, kedua mengetahui serta menjelaskan upaya Pemerintah Kota Serang dalam mengatasi hambatan yang mempengaruhi proses pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 tahun 2015 agar terjalani sepenuhnya, ketiga mengetahui bagaimana penerapan sanksi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 yang belum terlaksana khususnya di kantor Pemerintah Kota Serang.
Penelitian ini menggunakan penelitian Normatif-Empiris, yang menggabungkan efektivitas hukum dengan fakta yang ditemukan di lapangan, khususnya di kantor Pemerintah Kota Serang. Menggunakan sumber data studi kepustakaan yaitu berasal dari dokumen-dokumen penting serta studi lapangan yaitu wawancara dengan Kabid Hukum Pemkot Serang dan Kepala Bagian Umum BKPSDM sebagai narasumber utama untuk informasi mengenai Penegakan Perda Kawasan Tanpa Rokok di kantor Pemkot Serang, juga menggunakan kuesioner dengan mengirimkan link Google Form sebagai responden untuk jawaban yang dibutuhkan.
Hasil penelitian dalam penelitian ini yaitu pertama faktor penghambat penegakan perda tidak berjalan secara baik dan konsisten adalah karena pegawai kantor pemkot yang masih kurang sadar terhadap peraturan larangan merokok di kantor, kedua Upaya dalam mengatasi hambatan penegakan hukum KTR di kantor Pemkot Serang masih belum tegas karena belum ada sanksi yang diterapkan sesuai Pasal 29 Perda No 7 Tahun 2015, ketiga perlu adanya arahan untuk aturan secara jelas dari OPD agar Perda No 7 Tahun 2015 tentang KTR di Kantor Pemkot Serang bisa terjalani maksimal.
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Keyword: | Peraturan daerah, kawasan tanpa rokok, penegakan hukum |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisi / Prodi: | Faculty of Law (Fakultas Hukum) > Faculty of Law (FH) Doc |
Depositing User: | userperpus2 userperpus2 |
Date Deposited: | 07 May 2024 09:03 |
Last Modified: | 07 May 2024 09:03 |
URI: | http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/62200 |
Actions (login required)
View Item |