NUGRAHA, ALDI (2023) Urgensi pengaturan hubungan semenda terhadap hakim konstitusi Republik Indonesia. S1 thesis, Universitas Ahmad Dahlan.
Text (JUDUL)
T1_1800024252_JUDUL__230315012053.pdf Download (2MB) |
|
Text (BAB I)
T1_1800024252_BAB_I__230315012053.pdf Download (355kB) |
|
Text (BAB II)
T1_1800024252_BAB_II__230315012053.pdf Restricted to Registered users only Download (394kB) | Request a copy |
|
Text (BAB III)
T1_1800024252_BAB_III__230315012053.pdf Restricted to Registered users only Download (426kB) | Request a copy |
|
Text (BAB IV)
T1_1800024252_BAB_IV__230315012053.pdf Restricted to Registered users only Download (504kB) | Request a copy |
|
Text (Daftar Pustaka)
T1_1800024252_DAFTAR_PUSTAKA__230315012053.pdf Download (463kB) |
|
Text (Lampiran)
T1_1800024252_LAMPIRAN__230315012053.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
|
Text (Naskah Publikasi)
T1_1800024252_NASKAH_PUBLIKASI__230315012053.pdf Download (1MB) |
Abstract
Penelitian ini ditujukan guna mengetahui masalah hukum dalam lingkup Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, baik itu masalah hukum dalam tataran regulasi, maupun masalah hukum berupa potensi dalam tataran empiris. Guna mencapai tujuan tersebut, maka dalam penelitian ini akan membahas dua hal. Pertama, implikasi hubungan semenda antara hakim konstitusi Republik Indonesia dengan Presiden Republik Indonesia. Kedua, urgensi pengaturan hubungan semenda terhadap hakim konstitusi Republik Indonesia.
Metode yang digunakan meliputi jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan yang saling berkaitan, meliputi pendekatan perbandingan, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan diperoleh melalui studi pustaka dan menggunakan data sekunder atau bahan hukum. Teknik analisis data menggunakan teknik kualitatif untuk memperoleh gambaran dan kesimpulan.
Hasil dari penelitian ini memberikan kesimpulan terkait urgensi untuk mengantisipasi berbagai implikasi atas kekosongan hukum pengaturan hubungan semenda di lingkup MK. Pertama, antisipasi konflik kepentingan ketika terjadinya perkara Pengujian Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Kedua, antisipasi konflik kepentingan ketika Gibran Rakabuming terlibat sebagai pihak berperkara atas sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah. Ketiga, antisipasi konflik kepentingan apabila DPR mengajukan pendapat atas dugaan pelanggaran dan/ atau tidak lagi memenuhi syarat Joko Widodo sebagai seorang Presiden. Keempat, antisipasi Hakim Konstitusi menjadi alat untuk mencapai tujuan-tujuan para aktor politik yang notabene memiliki hubungan semenda dengannya. Oleh karena itu, terdapat urgensitas pengaturan larangan Hakim Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara keluarganya atau memiliki hubungan semenda dengannya.
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Keyword: | Urgensi, pengaturan, hubungan, semenda, hakim konstitusi |
Subjects: | K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations |
Divisi / Prodi: | Faculty of Law (Fakultas Hukum) > S1-Law Science (S1-Hukum) |
Depositing User: | userperpus2 userperpus2 |
Date Deposited: | 16 Oct 2024 02:57 |
Last Modified: | 16 Oct 2024 02:57 |
URI: | http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/76390 |
Actions (login required)
View Item |