Implikasi penundaan pemilihan kepala daerah dalam rangka mewujudkan pemilihan kepala daerah serentak 2024

Mukadar, Mahmud (2023) Implikasi penundaan pemilihan kepala daerah dalam rangka mewujudkan pemilihan kepala daerah serentak 2024. S1 thesis, Universitas Ahmad Dahlan.

	Text (JUDUL) T1_1800031239_JUDUL__230622061602.pdf Download (1MB)
	Text (BAB I) T1_1800031239_BAB_I__230622061602.pdf Download (600kB)
	Text (BAB II) T1_1800031239_BAB_II__230622061602.pdf Restricted to Registered users only Download (382kB) | Request a copy
	Text (BAB III) T1_1800031239_BAB_III__230622061602.pdf Restricted to Registered users only Download (517kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) T1_1800031239_BAB_IV__230622061602.pdf Restricted to Registered users only Download (460kB) | Request a copy
	Text (BAB V) T1_1800031239_BAB_V__230622061602.pdf Restricted to Registered users only Download (287kB) | Request a copy
	Text (Daftar Pustaka) T1_1800031239_DAFTAR_PUSTAKA__230622061602.pdf Restricted to Registered users only Download (402kB) | Request a copy
	Text (Lampiran) T1_1800031239_LAMPIRAN__230623090636.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui Mekanisme
Penundaan Pemilihan Kepala Daerah serta Implikasi Penundaan Pemilihan
Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Pemilihan Daerah Serentak 2024.
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang mengacu pada
norma hukum dan menggunakan yuridis-normatif mengkaji sumber-sumber
hukum positif terhadap kasus-kasus konkrit. Data yang diperoleh peneliti
dikumpulkan dan dihubungkan dengan teori-teori sehingga didapatkan jawaban
dari permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan studi
kepustakaan.
Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa mekanisme penundaan pemihan
kepala daerah dilakukan dengan menunda pelaksanaan pilkada pada tahun 2022
dan 2023 untuk dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024. Dalam mengisi
kekosongan jabatan kepala daerah, pemerintah pusat akan mengangkat Penjabat
(Pj) kepala daerah sampai dilantiknya kepala daerah definitif hasil pilkada
2024. Selain itu, penundaan pilkada 2022 dan 2023 menimbulkan implikasi
teknis menyangkut masa tugas penyelenggara pilkada yang habis sebelum
tahapan proses pilkada 2024. Secara substansial berimplikasi menyeluruh pada
efektivitas jalannya roda pemerintahan daerah yang dijabat oleh Penjabat (Pj)
kepala daerah.

Item Type:	Thesis (S1)
Keyword:	Implikasi, penundaan, pilkada, pilkada serentak, kepala daerah, penjabat (Pj), pemerintah Dae
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisi / Prodi:	Faculty of Law (Fakultas Hukum) > S1-Law Science (S1-Hukum)
Depositing User:	userperpus2 userperpus2
Date Deposited:	15 Oct 2024 04:34
Last Modified:	15 Oct 2024 04:34
URI:	http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/76400

Actions (login required)

View Item