Implementasi Sistem Merit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Mencegah Kecurangan Seleksi Pengadaan CPNS di Pemerintah Kabupaten Bantul

Pemungkas, Sri Bintang (2023) Implementasi Sistem Merit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Mencegah Kecurangan Seleksi Pengadaan CPNS di Pemerintah Kabupaten Bantul. S1 thesis, Universitas Ahmad Dahlan.

	Text (JUDUL) T1_1900024248_JUDUL__231127102550.pdf Download (1MB)
	Text (BAB I) T1_1900024248_BAB_I__231127102550.pdf Download (294kB)
	Text (BAB II) T1_1900024248_BAB_II__231127102550.pdf Restricted to Registered users only Download (306kB) | Request a copy
	Text (BAB III) T1_1900024248_BAB_III__231127102550.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB IV) T1_1900024248_BAB_IV__231127102550.pdf Restricted to Registered users only Download (170kB) | Request a copy
	Text (Daftar Pustaka) T1_1900024248_DAFTAR_PUSTAKA__231127102550.pdf Restricted to Registered users only Download (243kB) | Request a copy
	Text (Lampiran) T1_1900024248_LAMPIRAN__231127102550.pdf Restricted to Registered users only Download (469kB) | Request a copy
	Text (Naskah Publikasi) T1_1900024248_NASKAH_PUBLIKASI__231127102550.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi awal baru sistem merit di Indonesia. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa sistem merit dilakukan pada kegiatan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Namun kenyataanya saat ini masih ditemukan kasus kecurangan seleksi pengadaan
CPNS di Pemerintah Kabupaten Bantul. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan implementasi sistem merit berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 dalam upaya mencegah kecurangan seleksi pengadaan CPNS Sipil di Pemerintah Kabupaten Bantul.
Pada skripsi ini metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian yuridis normatif dengan mengunakan data sekunder, seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk mendukung data sekunder penulis juga mengunakan data primer yang didapatkan melalui wawancara. Data yang didapatkan kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan sistem merit dalam upaya mengatasi kecurangan seleksi CPNS di Pemerintah Kabupaten Bantul selain berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Peraturan Badan Kepegawaian Nasional. Selain itu Pemerintah Kabupaten Bantul juga menuangkan ke dalam bentuk Peraturan Bupati Bantul Nomor 175 Tahun 2021tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Aparatur
Sipil Negara Bantul 2023. Pada proses implementasi sistem merit berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam upaya mencegah kecurangan seleksi CPNS sudah berjalan baik karena telah sesuai dengan tahapan-tahapan pengadaan. Hal tersebut adanya kinerja Bupati Kabupaten Bantul, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul dan Panitia Seleksi selaku pelaksana untuk melakukan penyaringan secara ketat
berkas pelamar CPNS dan penilaian kompetensi pelamar berdasarkan nilai ambang batas. Pada tahapan seleksi digunakan fasilitas elektronik seperti situs SAPA ASN
dan Computer Assisted Test untuk mempermudah pengawasan seleksi.

Item Type:	Thesis (S1)
Keyword:	CPNS; Merit; Seleksi; Kabupaten Bantul.
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisi / Prodi:	Faculty of Law (Fakultas Hukum) > S1-Law Science (S1-Hukum)
Depositing User:	userperpus2 userperpus2
Date Deposited:	19 Dec 2024 03:48
Last Modified:	19 Dec 2024 03:48
URI:	http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/77696

Actions (login required)

View Item