Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Mengadili Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus Putusan Nomor: 90/G/2021/PTUN.JKT)

Gunawan, Afiandy Dwi (2024) Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Mengadili Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus Putusan Nomor: 90/G/2021/PTUN.JKT). S1 thesis, Universitas Ahmad Dahlan.

[thumbnail of JUDUL] Text (JUDUL)
T1_1900024289_JUDUL__240716114302.pdf
Download (1MB)
[thumbnail of BAB I] Text (BAB I)
T1_1900024289_BAB_I__240716110612.pdf
Download (144kB)
[thumbnail of BAB II] Text (BAB II)
T1_1900024289_BAB_II__240716110612.pdf
Restricted to Registered users only
Download (183kB) | Request a copy
[thumbnail of BAB III] Text (BAB III)
T1_1900024289_BAB_III__240716110612.pdf
Restricted to Registered users only
Download (135kB) | Request a copy
[thumbnail of BAB IV] Text (BAB IV)
T1_1900024289_BAB_IV__240716110612.pdf
Restricted to Registered users only
Download (78kB) | Request a copy
[thumbnail of Daftar Pustaka] Text (Daftar Pustaka)
T1_1900024289_DAFTAR_PUSTAKA__240716113642.pdf
Download (2MB)
[thumbnail of Lampiran] Text (Lampiran)
T1_1900024289_LAMPIRAN__240716110612.pdf
Restricted to Registered users only
Download (768kB) | Request a copy
[thumbnail of Naskah Publikasi] Text (Naskah Publikasi)
T1_1900024289_NASKAH_PUBLIKASI__240716110613.pdf
Download (301kB)

Abstract

Dalam putusan NOMOR: 90/G/2021/PTUN.JKT, disebutkan bahwa mutasi dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam surat edaran Kementerian Agama RI tahun 2013 No.SE/DJ.1/KP.076 mengenai perpindahan/mutasi pegawai negeri sipil menjadi tenaga fungsional dosen di perguruan tinggi agama Islam (STAI). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batasan kewenangan absolut PTUN dalam putusan Nomor: 90/G/2021/PTUN.JKT, dan untuk mengetahui penggunaan kewenangan absolut PTUN Jakarta dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian ASN dalam Putusan Nomor: 90/G/2021/PTUN.JKT. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan sumber data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan PTUN Nomor 90/G/2021/PTUN.JKT mengenai sengketa antara Dr. Ujang Mahadi dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI menegaskan kewenangan PTUN dalam memeriksa sengketa administratif. PTUN Jakarta membatalkan keputusan pemberhentian Dr. Ujang Mahadi yang tidak sesuai dengan peraturan, namun tidak memberikan ganti rugi materiil. Putusan ini menggarisbawahi pentingnya kepatuhan terhadap prosedur administratif dan ketentuan hukum dalam menangani sengketa tata usaha negara. Dengan demikian, PTUN tidak hanya menyelesaikan konflik secara adil, tetapi juga memperkuat integritas dan otoritas hukum administratif di Indonesia.

Item Type: Thesis (S1)
Keyword: Kewenangan, Absolut, Pengadilan, Tata Usaha, Aparatur Sipil Negara
Subjects: J Political Science > JQ Political institutions Asia
K Law > K Law (General)
Divisi / Prodi: Faculty of Law (Fakultas Hukum) > S1-Law Science (S1-Hukum)
Depositing User: userperpus2 userperpus2
Date Deposited: 05 May 2025 03:09
Last Modified: 05 May 2025 03:09
URI: http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/83385

Actions (login required)

View Item View Item