Mahanani, Yassinta Salsabila (2024) Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban atas Penyalahgunaan APBDes (Studi Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2022/PN Smg). S1 thesis, Universitas Ahmad Dahlan.
![[thumbnail of JUDUL]](http://eprints.uad.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (JUDUL)
T1_2000024011_JUDUL__241118103814.pdf Download (2MB) |
|
Text (BAB I)
T1_2000024011_BAB_I__241118103814.pdf Download (181kB) |
|
Text (BAB II)
T1_2000024011_BAB_II__241118103814.pdf Restricted to Registered users only Download (223kB) | Request a copy |
|
Text (BAB III)
T1_2000024011_BAB_III__241118103814.pdf Restricted to Registered users only Download (427kB) | Request a copy |
|
Text (BAB IV)
T1_2000024011_BAB_IV__241118103814.pdf Restricted to Registered users only Download (9kB) | Request a copy |
|
Text (Daftar Pustaka)
T1_2000024011_DAFTAR_PUSTAKA__241118103814.pdf Download (90kB) |
|
Text (Lampiran)
T1_2000024011_LAMPIRAN__241118103814.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
|
Text (Naskah Publikasi)
T1_2000024011_NASKAH_PUBLIKASI__241118103814.pdf Download (613kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk, pertama untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban atas penyalahgunaan APBDes untuk kepentingan pribadi terhadap studi putusan nomor 27/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg; kedua, untuk menganalisis dan mengetahui faktor-faktor penyebab penyalahgunaan APBDes untuk kepentingan pribadi pada putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris dengan sumber data yakni data primer yang diperoleh secara langsung menggunakan teknik wawancara dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka, studi lapangan, dan teknik dokumentasi. Analisis data yang digunakan ialah analisa deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian dan pembahasannya adalah ketentuan dalam mempertanggungjawabkan kewenangan terhadap penyalahgunaan APBDes berdasarkan Teori Pembagian Kekuasaan bahwa ketika seseorang tersebut menyalahgunakan kekuasaan dapat dimintakan pertanggungjawaban jabatan ataupun dengan pertanggungjawaban pribadi. Kemudian, untuk melihat ketentuan pertanggungjawaban hukum atas penyalahgunaan APBDes, maka titik terberatnya ada di pengembalian keuangan negara dan Hakim menggunakan dasar Pasal 18 UU Tipikor. Selanjutnya, mengenai faktor penyebab penyalahgunaan APBDes dapat dikaitkan dengan teori GONE: Greed (keserakahan) yang ada di dalam diri seseorang adalah integritas. Opportunities (kesempatan), banyaknya anggaran dana desa yang digelontorkan dan keluasan kewenangan yang besar dalam mengelola keuangan desa, maka ada kesempatan untuk memanfaatkan anggaran tersebut guna memenuhi kepentingan pribadinya. Need (kebutuhan) bahwa merujuk wawancara kepada masyarakat, terdapat sikap kecanduan judi dari yang bersangkutan sehingga berdampak pada kerugian finansial. Expose (hukuman yang rendah), berdasarkan Studi Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg, bahwa Hakim menjatuhkan putusan kepada Terdakwa lebih ringan dibandingkan tuntutan JPU, hal tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan telah berkesimpulan bahwa kerugian keuangan negara yang diakibatkan termasuk kategori ringan dan kategori rendah.
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Keyword: | APBDes, Penyalahgunaan Wewenang, Pertanggungjawaban Hukum |
| Subjects: | H Social Sciences > HJ Public Finance J Political Science > JQ Political institutions Asia J Political Science > JS Local government Municipal government K Law > K Law (General) |
| Divisi / Prodi: | Faculty of Law (Fakultas Hukum) > S1-Law Science (S1-Hukum) |
| Depositing User: | userperpus2 userperpus2 |
| Date Deposited: | 24 May 2025 02:03 |
| Last Modified: | 24 May 2025 02:03 |
| URI: | http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/83807 |
Actions (login required)
 |
View Item |