Ridjan, Alhilal (2025) Implementasi PERDA Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara. S1 thesis, Universitas Ahmad Dahlan.

	Text (JUDUL) T1_1900024210_JUDUL__250601041540.pdf Download (1MB)
	Text (BAB I) T1_1900024210_BAB_I__250601040937.pdf Download (173kB)
	Text (BAB II) T1_1900024210_BAB_II__250601040937.pdf Restricted to Registered users only Download (145kB) | Request a copy
	Text (BAB III) T1_1900024210_BAB_III__250601040937.pdf Restricted to Registered users only Download (842kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) T1_1900024210_BAB_IV__250601040937.pdf Restricted to Registered users only Download (40kB) | Request a copy
	Text (Daftar Pustaka) T1_1900024210_DAFTAR_PUSTAKA__250601040937.pdf Download (161kB)
	Text (Lampiran) T1_1900024210_LAMPIRAN__250601040937.pdf Restricted to Registered users only Download (843kB) | Request a copy
	Text (Naskah Publikasi) T1_1900024210_NASKAH__250601040937.pdf Download (689kB)
	Text (SURAT KETERANGAN CEK KESAMAAN KATA) T1_1900024210_SURAT_KETERANGAN_CEK_KESAMAAN_KATA__250601040937.pdf Download (252kB)

Abstract

Pemerintah Provinsi Maluku Utara
telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan penggunaan anggaran dan evaluasi secara menyeluruh baik dari perencanaan, pelaksanaan, serta hasil atau luaran (output) yang dicapai dari pelaksanaan anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dari Peraturan Daerah tersebut dan tindakan pemerintah dalam merencanakan anggaran untuk kesejahteraan daerah. Penelitian dilaksanakan di Kota Tidore Kepulauan dari Mei 2024 hingga Agustus 2024, menggunakan metode kualitatif dengan melibatkan 100 responden (kuisioner) dan 2 keyperson (wawancara). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan dalam pengelolaan APBD seperti pembangunan daerah, bantuan sosial, dan pengelolaan sumber daya alam. Namun, implementasi kebijakan ini belum berjalan dengan baik. Hambatan yang dihadapi meliputi kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana, sosialisasi peraturan yang kurang efektif, dan pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan intensif bagi calon tenaga kerja serta peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung implementasi kebijakan ini secara lebih efektif.

Item Type:	Thesis (S1)
Keyword:	peraturan daerah, apbd, pemerintah daerah
Subjects:	H Social Sciences > HJ Public Finance J Political Science > JS Local government Municipal government K Law > K Law (General)
Divisi / Prodi:	Faculty of Law (Fakultas Hukum) > S1-Law Science (S1-Hukum)
Depositing User:	userperpus2 userperpus2
Date Deposited:	05 Jun 2025 06:58
Last Modified:	05 Jun 2025 06:58
URI:	http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/84069
Dosen Pembimbing:	Wahyudi, Immawan | [error in script]

Actions (login required)

View Item