Implementasi PERDA Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara

Ridjan, Alhilal (2025) Implementasi PERDA Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara. S1 thesis, Universitas Ahmad Dahlan.

[thumbnail of JUDUL] Text (JUDUL)
T1_1900024210_JUDUL__250601041540.pdf
Download (1MB)
[thumbnail of BAB I] Text (BAB I)
T1_1900024210_BAB_I__250601040937.pdf
Download (173kB)
[thumbnail of BAB II] Text (BAB II)
T1_1900024210_BAB_II__250601040937.pdf
Restricted to Registered users only
Download (145kB) | Request a copy
[thumbnail of BAB III] Text (BAB III)
T1_1900024210_BAB_III__250601040937.pdf
Restricted to Registered users only
Download (842kB) | Request a copy
[thumbnail of BAB IV] Text (BAB IV)
T1_1900024210_BAB_IV__250601040937.pdf
Restricted to Registered users only
Download (40kB) | Request a copy
[thumbnail of Daftar Pustaka] Text (Daftar Pustaka)
T1_1900024210_DAFTAR_PUSTAKA__250601040937.pdf
Download (161kB)
[thumbnail of Lampiran] Text (Lampiran)
T1_1900024210_LAMPIRAN__250601040937.pdf
Restricted to Registered users only
Download (843kB) | Request a copy
[thumbnail of Naskah Publikasi] Text (Naskah Publikasi)
T1_1900024210_NASKAH__250601040937.pdf
Download (689kB)
[thumbnail of SURAT KETERANGAN CEK KESAMAAN KATA] Text (SURAT KETERANGAN CEK KESAMAAN KATA)
T1_1900024210_SURAT_KETERANGAN_CEK_KESAMAAN_KATA__250601040937.pdf
Download (252kB)

Abstract

Pemerintah Provinsi Maluku Utara
telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan penggunaan anggaran dan evaluasi secara menyeluruh baik dari perencanaan, pelaksanaan, serta hasil atau luaran (output) yang dicapai dari pelaksanaan anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dari Peraturan Daerah tersebut dan tindakan pemerintah dalam merencanakan anggaran untuk kesejahteraan daerah. Penelitian dilaksanakan di Kota Tidore Kepulauan dari Mei 2024 hingga Agustus 2024, menggunakan metode kualitatif dengan melibatkan 100 responden (kuisioner) dan 2 keyperson (wawancara). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan dalam pengelolaan APBD seperti pembangunan daerah, bantuan sosial, dan pengelolaan sumber daya alam. Namun, implementasi kebijakan ini belum berjalan dengan baik. Hambatan yang dihadapi meliputi kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana, sosialisasi peraturan yang kurang efektif, dan pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan intensif bagi calon tenaga kerja serta peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung implementasi kebijakan ini secara lebih efektif.

Item Type: Thesis (S1)
Keyword: peraturan daerah, apbd, pemerintah daerah
Subjects: H Social Sciences > HJ Public Finance
J Political Science > JS Local government Municipal government
K Law > K Law (General)
Divisi / Prodi: Faculty of Law (Fakultas Hukum) > S1-Law Science (S1-Hukum)
Depositing User: userperpus2 userperpus2
Date Deposited: 05 Jun 2025 06:58
Last Modified: 05 Jun 2025 06:58
URI: http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/84069

Actions (login required)

View Item View Item