Muharram, Ammar (2023) Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. S1 thesis, Universitas Ahmad Dahlan.
![]() |
Text (JUDUL)
T1_1600024077_JUDUL__230724042341.pdf Download (858kB) |
![]() |
Text (BAB I)
T1_1600024077_BAB_I__230724042341.pdf Download (252kB) |
![]() |
Text (BAB II)
T1_1600024077_BAB_II__230724042341.pdf Restricted to Registered users only Download (265kB) | Request a copy |
![]() |
Text (BAB III)
T1_1600024077_BAB_III__230724042341.pdf Restricted to Registered users only Download (323kB) | Request a copy |
![]() |
Text (BAB IV)
T1_1600024077_BAB_IV__230724042341.pdf Restricted to Registered users only Download (238kB) | Request a copy |
![]() |
Text (Daftar Pustaka)
T1_1600024077_DAFTAR_PUSTAKA__230724042341.pdf Download (494kB) |
![]() |
Text (Lampiran)
T1_1600024077_LAMPIRAN__230724042341.pdf Restricted to Registered users only Download (162kB) | Request a copy |
![]() |
Text (Naskah Publikasi)
T1_1600024077_NASKAH_PUBLIKASI__230724042341.pdf Download (307kB) |
Abstract
Persoalan perselisihan internal partai politik bukan merupakan persoalan baru dalam perkembangan hukum ketatanegaraan kita. Hal ini bisa kita lihat dari banyaknya kasus perselisihan internal partai politik yang terjadi setelah era reformasi, mengenai pengaturan penyelesaian perselisihan internal partai politik saat ini, belum bisa menyelesaikan persoalan yang terjadi. Dari awal penyelesaian diserahkan sepenuhnya ke anggota partai politik sampi mulanya penyelesaian dikembalikan ke partai politik sampai dengan adanya Mahkamah Partai politik yang diharap bisa menyelesaikan persoalan ini, namun kenyataanya menjadi sebaliknya. Adanya mahkama partai politik yang diharapkan dapat mempercepat penyelesaian malah menimbulkan suatu permasalahan baru. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna merumuskan hasil penelitian yang benar dan menjawab isu atau permasalahan hukum yang dihadapi. Hasil penelitian menemukan bahwa, pertama, mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik yang diatur dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, tidak mengatur secara eksplisit terkait penyelesaian sengketa internal partai politik; kedua, Pengaturan penyelesaian perselisihan internal partai politik belum ada kejelasan dan kepastian hukum, karena itu proses penyelesaiannya masih berlarut-larut dan memakan waktu yang sangat lama, sehingga tidak mencerminkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Keyword: | Perselisihan Internal Parpol, Mahkamah Partai, Partai Politik |
Subjects: | J Political Science > J General legislative and executive papers K Law > K Law (General) |
Divisi / Prodi: | Faculty of Law (Fakultas Hukum) > S1-Law Science (S1-Hukum) |
Depositing User: | userperpus2 userperpus2 |
Date Deposited: | 11 Jun 2025 06:27 |
Last Modified: | 11 Jun 2025 06:27 |
URI: | http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/84149 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |