PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN CYBERPORN SESUAI DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI POLDA DIY

Wulansari, Septi (2019) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN CYBERPORN SESUAI DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI POLDA DIY. Bachelor thesis, Universitas Ahmad Dahlan.

Text T1_1500024145_NASKAH PUBLIKASI.pdf Download (546kB)

Abstract

Perkembangan teknologi Internet adalah salah satu yang popular digunakan saat ini. Dewasa ini Internet dijadikan sarana baru dalam melakukan suatu kejahatan terhadap kesusilaan, yaitu cyberporn. Cyberporn merupakan bentuk pornografi yang diakses secara online melalui jaringan internet. Penegakan hukum tindak kejahatan cyberporn diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). Jenis Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Subjek dari penelitian anggota Kepolisian di Polda DIY, dan objek penelitian meliputi bentuk-bentuk pelanggaran terhadap ITE yang mengandung muatan pornografi (cyberporn)..Data:.studi kepustakaan dan studi lapangan, analisi data berupa analisa isi dan kesesuaian. Hasil penelitian diketahui peran aparat kepolisian dalam penegakan hukum cyberporn sesuai peran normatif dalam Pasal 2, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002, dan peran faktual yang dominan yakni Pasal 27 (1), Pasal 45 (1) UU ITE. Faktor kendala penegakan hukum adalah aparat penegak hukum; tidak semua petugas kepolisian memiliki kemampuan teknologi, sarana dan prasarana; kepolisian memiliki keterbatasan alat pendeteksi pencegahan cyberporn, masyarakat: kecanduan teknologi internet mempermudah mengakses konten pornografi setiap saat. Saran dalam penelitian ini adalah kepolisian meningkatkan sumber daya manusia menghadapi teknologi informasi, memaksimalkan kerjasama instansi pemerintahan dalam memberantas cyberporn, masyarakat harus menjadi pemakai internet yang bijak.

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisi / Prodi:	Faculty of Law (Fakultas Hukum) > S1-Law Science (S1-Hukum)
Depositing User:	publikasi uad
Date Deposited:	28 Sep 2019 02:04
Last Modified:	28 Sep 2019 02:04
URI:	http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/14905

Actions (login required)

View Item