PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PEMILU SERENTAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEADILAN SUBSTANTIF

Nugroho, Rahmat Muhajir and Asmorojati, Anom Wahyu PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PEMILU SERENTAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEADILAN SUBSTANTIF. In: Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-5, 9-12 November 2018, Batu Sangkar, Sumater Barat.

Text Prosiding KNHTN 5-1-6-merged-compressed.pdf Download (732kB)

Abstract

Persoalan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Presidential
Threshold) masih menarik untuk diperbincangkan, meskipun telah diadili dan diputus
oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Nomor 53/PUU-XV/2017. Pasca
putusan tersebut masih terdapat gugatan lagi ke MK terkait masalah yang sama
tentang Presidential Threshold. Perdebatan panjang tentang Presidential Threshold
bermula dari Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pelaksanaan Pemilihan
Umum yang dilaksanakan secara serentak antara Pemilu Legislatif dan Pemilu
Presiden. Dalam Putusan tersebut, persyaratan Presidential Threshold tidak
dihapuskan oleh MK. MK membiarkan hal itu menjadi open legal policy bagi
pemerintah dan DPR untuk merumuskan Undang-Undang Pemilu. Alhasil UU No. 7
tahun 2017 tentang Pemilu menjadi kontroversi, sebab mengatur tentang Presidential
Threshold dan menggunakan ambang batas hasil pemilu tahun 2014. Ketentuan
tentang Presidential Threshold yang tercantum di dalam Pasal 222 UU Pemilu jika
ditinjau dari perspektif keadilan bertentangan dengan Asas Adil dalam pemilu, sebab
telah serta merta menghilangkan hak konstitusional partai politik baru untuk
mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya.

Item Type:	Conference or Workshop Item (Paper)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisi / Prodi:	Faculty of Law (Fakultas Hukum) > S1-Law Science (S1-Hukum)
Depositing User:	S.H.,M.H Rahmat Muhajir Nugroho
Date Deposited:	08 Nov 2023 03:26
Last Modified:	08 Nov 2023 03:26
URI:	http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/51698

Actions (login required)

View Item