Muttaqin, Izul (2024) Implementasi kewenangan gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif HAM di Indonesia tahun 2019-2023. S1 thesis, Universitas Ahmad Dahlan.
Text (JUDUL)
T1_1900024234_JUDUL__240316103058.pdf Download (2MB) |
|
Text (BAB I)
T1_1900024234_BAB_I__240316103058.pdf Download (466kB) |
|
Text (BAB II)
T1_1900024234_BAB_II__240316103058.pdf Restricted to Registered users only Download (484kB) | Request a copy |
|
Text (BAB III)
T1_1900024234_BAB_III__240316103058.pdf Restricted to Registered users only Download (561kB) | Request a copy |
|
Text (BAB IV)
T1_1900024234_BAB_IV__240316103058.pdf Restricted to Registered users only Download (332kB) | Request a copy |
|
Text (Daftar Pustaka)
T1_1900024234_DAFTAR_PUSTAKA__240316103058.pdf Download (455kB) |
|
Text (Lampiran)
T1_1900024234_LAMPIRAN__240316103058.pdf Restricted to Registered users only Download (937kB) | Request a copy |
|
Text (Naskah Publikasi)
T1_1900024234_NASKAH_PUBLIKASI__240316103058.pdf Download (402kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kewenangan gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif HAM di Indonesia tahun 2019-2023 dan untuk menganalisa sejauh mana impelementasi kewenangan gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang dalam penyelesaian kasus yang dilihat dari perspektif HAM
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan penelitian lapangan sehingga diperoleh data primer yang dalam penelitian ini penulis melaksanakan penelitian terkait dengan implementasi kewenangan gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang dalam presektif HAM di Indonesia tahun 2019-2023.sumber data dari penelitian ini berseumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dan study pustaka, sedangkan metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa implemetasi kewenangan oleh satuan tugas belum mampu berjalan dengan baik, dampak lemahnya ekonomi masyarakat menjadi faktor paling berpengaruh dalam sulitnya mengatasi perdagangan orang yang masif terjadi. Selain itu juga hambatan-hambatan satuan gugus tugas seperti modus yang semakin bervariatif, struktur sosial dan perilaku masyrakat, koordinasi antar lini sub gugus tugas yang belum terjalin dengan baik serta letak kawasan Indonesia yang luas sehingga kerap menjadi hambatan pemberantasan perdagangan orang.
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Keyword: | Gugus tugas, pencegahan, tindak pidana, HAM |
Subjects: | K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations |
Divisi / Prodi: | Faculty of Law (Fakultas Hukum) > S1-Law Science (S1-Hukum) |
Depositing User: | userperpus2 userperpus2 |
Date Deposited: | 07 May 2024 07:12 |
Last Modified: | 07 May 2024 07:12 |
URI: | http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/62207 |
Actions (login required)
View Item |