Nugroho, Dimas Agung (2024) Pembinaan terhadap narapidana terorisme risiko tinggi di Lapas Super Maximum Security Kelas II A Pasir Putih Nusakambangan dalam perspektif universal declaration of human rights 1948. S1 thesis, Universitas Ahmad Dahlan.
![[thumbnail of JUDUL]](http://eprints.uad.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (JUDUL)
T1_2000024145_JUDUL__240515105104.pdf Download (1MB) |
|
Text (BAB I)
T1_2000024145_BAB_I__240515105104.pdf Download (170kB) |
|
Text (BAB II)
T1_2000024145_BAB_II__240515105104.pdf Restricted to Registered users only Download (171kB) | Request a copy |
|
Text (BAB III)
T1_2000024145_BAB_III__240515105104.pdf Restricted to Registered users only Download (820kB) | Request a copy |
|
Text (BAB IV)
T1_2000024145_BAB_IV__240515105104.pdf Restricted to Registered users only Download (20kB) | Request a copy |
|
Text (Daftar Pustaka)
T1_2000024145_DAFTAR_PUSTAKA__240515105104.pdf Download (90kB) |
|
Text (Lampiran)
T1_2000024145_LAMPIRAN__240515105104.pdf Restricted to Registered users only Download (967kB) | Request a copy |
|
Text (Naskah Publikasi)
T1_2000024145_NASKAH_PUBLIKASI__240515105104.pdf Download (423kB) |
Abstract
Penindakan terorisme menjadi tuntutan Internasional dan Negara Indonesia. Faktor terorisme melakukan aksi terornya adalah karena faktor agama, ideologi, perjuangan kemerdekaan, membebaskan diri dari ketidak adilan, dan tujuan tertentu. Terorisme merupakan kategori narapidana tingkat resiko tinggi (high risk) yang membahayakan keamanan negara dan membahayakan keselamatan masyarakat. Lapas Super Maximum Security merupakan Lapas tingkat keamanan yang sangat ketat dan penempatan pemisahan narapidana secara individual (One man one cell). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan dan implementasi pembinaan Napiter resiko resiko tinggi dan Perspektif Universal Declaration of Human Rights 1948 dalam pemenuhan hak asasi terhadap program pembinaan Napiter di Lapas Super Maximum Security kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode normatif empiris. Sumber data primer yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Peraturan No. M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kerja Lembaga Pemasyarakatan Khusus Bagi Narapidana Resiko Tinggi Kategori Teroris dan Peraturan No. 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, pada implementasinya pembinaan Napiter di Lapas Super Maximum Security Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan belum sesuai dengan pengaturan dan terdapat kendala. Hasil wawancara menjelaskan bahwa pelaksanaan pembinaan tidak memberikan remisi kepada Napiter, belum optimalnya wali pemasyarakatan karena bukan tugas kerja utama, kendala warga binaan Napiter yang berkepribadian keras dan kendala petugas pemasyarakatan kurang menguasai bidang ilmu pembinaan kepribadian. Perspektif Universal Declaration of Human Rights dalam pemberian hak asasi kepada Napiter telah diberikan dengan pembatasan hak-hak dasarnya meliputi Hak hidup, Hak bebas dari penyiksaan, Hak kebebasan beragama, Hak berpendapat, berkumpul dan berserikat, dan Hak turut serta dalam pemerintahan. Lapas sebagai representasi Negara Indonesia berkewajiban untuk To Respect, To Fulfil, Dan To Protect telah penuhi dengan pembatasan yang sangat ketat karena keamanan Lapas Super Maximum Security Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan.
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Keyword: | Rehabilitation,Terrorist convicts, high risk, super maximum security |
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisi / Prodi: | Faculty of Law (Fakultas Hukum) > S1-Law Science (S1-Hukum) |
| Depositing User: | userperpus1 userperpus1 |
| Date Deposited: | 15 May 2024 06:03 |
| Last Modified: | 15 May 2024 06:03 |
| URI: | http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/63447 |
Actions (login required)
 |
View Item |