Implementasi pengadaan tanah berdasarkan pasal 3 UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah (studi kasus pelaksanaan pembangunan jalan manado-outer ring road III di kota Manado)

Usup, Sitti Khairunnisah (2024) Implementasi pengadaan tanah berdasarkan pasal 3 UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah (studi kasus pelaksanaan pembangunan jalan manado-outer ring road III di kota Manado). S1 thesis, Universitas Ahmad Dahlan.

[thumbnail of JUDUL] Text (JUDUL)
T1_1900024077_JUDUL__240611100235.pdf
Download (2MB)
[thumbnail of BAB I] Text (BAB I)
T1_1900024077_BAB_I__240611100235.pdf
Download (439kB)
[thumbnail of BAB II] Text (BAB II)
T1_1900024077_BAB_II__240611100235.pdf
Restricted to Registered users only
Download (1MB) | Request a copy
[thumbnail of BAB III] Text (BAB III)
T1_1900024077_BAB_III__240611100235.pdf
Restricted to Registered users only
Download (936kB) | Request a copy
[thumbnail of BAB IV] Text (BAB IV)
T1_1900024077_BAB_IV__240611100235.pdf
Restricted to Registered users only
Download (113kB) | Request a copy
[thumbnail of Daftar Pustaka] Text (Daftar Pustaka)
T1_1900024077_DAFTAR_PUSTAKA__240611100235.pdf
Download (236kB)

Abstract

IMPLEMENTASI PENGADAAN TANAH BERDASARKAN PASAL 3 UU NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH
(STUDI KASUS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JALAN MANADO- OUTER RING ROAD III DI KOTA MANADO)

SITTI KHAIRUNNISAH USUP

ABSTRAK
Pada Tanggal 12 Desember 2022 telah di tetapkannya di Kota Manado berdasarkan keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 426 Tahun 2022 tentang perubahan penetapan lokasi pembangunan ruas Jalan Manado-Outer Ringroad III di Kota Manado. Tanah merupakan tempat pemukiman dari sebagian besar umat manusia, di samping sebagai sumber penghidupan bagi manusia untuk mencari nafkah melalui usaha tani dan perkebunan, yang akhirnya tanah juga yang dijadikan persemayaman terakhir bagi seseorang yang meninggal dunia (Abdurrahman, 1983: 1). Perlindungan hukum bagi pemilik hak atas pengambilalihan hak atas tanah untuk pembangunan kepentingan umum diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum (UU No. 2 Tahun 2012).
Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis empiris dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang- undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini diadasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan peraturan perundang- undangan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum untuk menjawab penelitian
Kesimpulan dari skripsi ini ialah Pengadaan Tanah di Indonesia dalam kebijakan pemerintah dijabarkan dua komponen penting pengadaan tanah jika negara “terpaksa” untuk memperoleh tanah dari masyarakat, pada hakikatnya. Pengadaan tanah adalah tindakan pemerintah untuk mengambil alih tanah untuk kepentingan umum, berdasarkan pertimbangkan untuk mencapai kesepakatan tentang pelepasan hak dan kompensasi

Item Type: Thesis (S1)
Keyword: Hukum, kepentingan umum, pertanggungjawaban
Subjects: J Political Science > J General legislative and executive papers
J Political Science > JC Political theory
K Law > K Law (General)
Divisi / Prodi: Faculty of Law (Fakultas Hukum) > S1-Law Science (S1-Hukum)
Depositing User: userperpus3 userperpus3
Date Deposited: 12 Jun 2024 06:32
Last Modified: 12 Jun 2024 06:32
URI: http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/64093

Actions (login required)

View Item View Item