Problematika penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan pimpinan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 36 Jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

Daulay, Rahmad Fadli (2024) Problematika penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan pimpinan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 36 Jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. S1 thesis, Universitas Ahmad Dahlan.

[thumbnail of JUDUL] Text (JUDUL)
T1_1800024240_JUDUL__240620093148.pdf
Download (1MB)
[thumbnail of BAB I] Text (BAB I)
T1_1800024240_BAB_I__240620093148.pdf
Download (322kB)
[thumbnail of BAB II] Text (BAB II)
T1_1800024240_BAB_II__240620093148.pdf
Restricted to Registered users only
Download (514kB) | Request a copy
[thumbnail of BAB III] Text (BAB III)
T1_1800024240_BAB_III__240620093148.pdf
Restricted to Registered users only
Download (337kB) | Request a copy
[thumbnail of BAB IV] Text (BAB IV)
T1_1800024240_BAB_IV__240620093148.pdf
Restricted to Registered users only
Download (286kB) | Request a copy
[thumbnail of Daftar Pustaka] Text (Daftar Pustaka)
T1_1800024240_DAFTAR_PUSTAKA__240620093148.pdf
Download (303kB)
[thumbnail of Lampiran] Text (Lampiran)
T1_1800024240_LAMPIRAN__240620093148.pdf
Restricted to Registered users only
Download (269kB) | Request a copy
[thumbnail of Naskah Publikasi] Text (Naskah Publikasi)
T1_1800024240_NASKAH_PUBLIKASI__240620093148.pdf
Download (648kB)

Abstract

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebuah lembaga yang menjalankan tugas dan wewenangnya secara independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Independen ini berubah setelah dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang KPK yang dimana sebelumnya Undang-Undang No 30 tahun 2002 diubah ke Undang- Undang No 19 tahun 2019 tentang Komisi Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi yang dalam perubahan ini menghasilkan organ baru dalam tubuh KPK yaitu Dewan Pengawasan KPK (DEWAS). Dewas ini terbentuk atas perubahan Undang-Undang diatas yang tertuang dalam pasal 37A Undang-Undang No 19 tahun 2019 yang berisi “dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas. Belum lamanya terbentuknya DEWAS ini ada seorang pimpinan KPK yang telah terbuk telah melakukan pelanggran yang tertuang dalam Undang-Undang No 30 tahun 2002. Tujuan penelitian ini adalah Pertama, untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan pimpinan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 36 juntco Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002. Kedua, untuk mengetahui hambatan penerapan sanksi pidana terhadap pelanggran yang dilakukan pimpinan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 36 juntco Pasal 65 Undang- Undang Nomor 30 tahun 2002. Latar belakang penelitian ini adalah tidak ditegakkan nya hukum yang seharunya berlaku terhadap pelanggran tersebut. Penulis menggunakan penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan sekunder lainnya. Dari penelitian ini menyimpulkan perlangran yang dilakukan pimpinan KPK tersebut dapat dibawa keranah pidana karena terlah melanggar Undang-Undang No 30 tahun 2002 yang diman pada pelanggrannya telah melakukan hubungan langsung dengan seseorang yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK dimana pekanggran tersebut diancam penjara lima tahun penjara namun dalam perakternya DEWAS tidak ada tindakan untuk melanjutkan perkara tersebut keranah pidana dan juga dari pihak kepolisian juga tidak ada Tindakan utuk ngusut pelanggran tersebut. DEWAS dalam menjalankan tugas nya seharusnya melaporkan pimpinan KPK tersebut kepada pihak kepolisan agar hukum berjalan Bagai mana semestinya dan kepolisian harusnya mengambil Tindakan dikarenakan kasus tersebut sudah banyak mendapat kecaman dari penggian anti korupsi dan banyak di beritakan diberbagai media online

Item Type: Thesis (S1)
Keyword: Problematika, penerapan, KPK, Tipikor
Subjects: K Law > K Law (General)
K Law > KZ Law of Nations
Divisi / Prodi: Faculty of Law (Fakultas Hukum) > S1-Law Science (S1-Hukum)
Depositing User: userperpus2 userperpus2
Date Deposited: 24 Jun 2024 03:19
Last Modified: 24 Jun 2024 03:19
URI: http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/64415

Actions (login required)

View Item View Item