Implikasi kedudukan kelembagaan peradilan pajak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUUXXI/2023 atas Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak

Jabir, Abdul Khaliq (2024) Implikasi kedudukan kelembagaan peradilan pajak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUUXXI/2023 atas Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. S1 thesis, Universitas Ahmad Dahlan.

	Text (JUDUL) T1_1900024171_JUDUL__240624122549.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy
	Text (BAB I) T1_1900024171_BAB_I__240624122550.pdf Restricted to Repository staff only Download (253kB) | Request a copy
	Text (BAB II) T1_1900024171_BAB_II__240624122550.pdf Restricted to Repository staff only Download (252kB) | Request a copy
	Text (BAB III) T1_1900024171_BAB_III__240624122550.pdf Restricted to Repository staff only Download (426kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) T1_1900024171_BAB_IV__240624122550.pdf Restricted to Repository staff only Download (169kB) | Request a copy
	Text (Daftar Pustaka) T1_1900024171_DAFTAR_PUSTAKA__240624122550.pdf Restricted to Repository staff only Download (196kB) | Request a copy
	Text (Lampiran) T1_1900024171_LAMPIRAN__240624125411.pdf Restricted to Repository staff only Download (306kB) | Request a copy
	Text (Naskah Publikasi) T1_1900024171_NASKAH_PUBLIKASI__240624124922.pdf Restricted to Repository staff only Download (380kB) | Request a copy

Abstract

Peradilan pajak yang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Peradilan Pajak menimbulkan problematika, dari sisi konstitusionalitas. Sehingga Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XII/2023 atas Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak membatalkan norma hukum tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari:
Pertama, bagaimanakah implikasi kedudukan kelembagaan Peradilan Pajak pasca putusan mahkamah kosntitusi nomor 26/PUU-XXI/2023 atas Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Kedua, bagaimanakah desain Peradilan Pajak yang seharusnya dilakukan dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023?
Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis Implikasi Kedudukan Kelembagaan Peradilan Pajak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 atas Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif, dengan pendekatan konsep dan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, penyatu atapan Peradilan Pajak di bawah Mahkamah Agung adalah untuk melaksanakan perintah Pasal 24 C UUD 1945. Tersedia dua alternatif penyelesaian atas persoalan dalam penelitian ini, yaitu dalam jangka pendek kewenangan peradilan pajak dapat diserahkan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, dalam jangka panjang perlu dilakukan amandemen UUD 1945.
Mahkamah Konstitusi; Peradilan Pajak; Undang-Undang.

Item Type:	Thesis (S1)
Keyword:	Mahkamah konstitusi; peradilan pajak; undang-undang
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisi / Prodi:	Faculty of Law (Fakultas Hukum) > S1-Law Science (S1-Hukum)
Depositing User:	userperpus2 userperpus2
Date Deposited:	17 Jul 2024 01:16
Last Modified:	17 Jul 2024 01:16
URI:	http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/64839

Actions (login required)

View Item