Tinjauan aspek hukum tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan masyarakat melalui pembubaran organisasi Front Pembela Islam

Islam, Izul (2024) Tinjauan aspek hukum tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan masyarakat melalui pembubaran organisasi Front Pembela Islam. S1 thesis, Universitas Ahmad Dahlan.

[thumbnail of JUDUL] Text (JUDUL)
T1_1800024390_JUDUL__240624121040.pdf
Download (3MB)
[thumbnail of BAB I] Text (BAB I)
T1_1800024390_BAB_I__240624121040.pdf
Download (151kB)
[thumbnail of BAB II] Text (BAB II)
T1_1800024390_BAB_II__240624121040.pdf
Restricted to Registered users only
Download (214kB) | Request a copy
[thumbnail of BAB III] Text (BAB III)
T1_1800024390_BAB_III__240624121040.pdf
Restricted to Registered users only
Download (559kB) | Request a copy
[thumbnail of BAB IV] Text (BAB IV)
T1_1800024390_BAB_IV__240624121040.pdf
Restricted to Registered users only
Download (94kB) | Request a copy
[thumbnail of Daftar Pustaka] Text (Daftar Pustaka)
T1_1800024390_DAFTAR_PUSTAKA__240624121040.pdf
Download (132kB)
[thumbnail of Lampiran] Text (Lampiran)
T1_1800024390_LAMPIRAN__240624121040.pdf
Restricted to Registered users only
Download (960kB) | Request a copy
[thumbnail of Naskah Publikasi] Text (Naskah Publikasi)
T1_1800024390_NASKAH_PUBLIKASI__240624121040.pdf
Download (424kB)

Abstract

Pergerakan yang dilakukan Front Pembela Islam dinilai telah bertentangan dengan ideologi negara yaitu nilai Pancasila dan UUD 1945 serta menimbulkan prokontra di kalangan masyarakat. Oleh karena itu ditetapkan SKB tentang Larangan Kegiatan, Pengunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melakukan perlindungan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menganalisis tanggungjawab hukum pemerintah dalam perlindungan masyarakat berkaitan dengan keberadaan organisasi masyarakat serta mengungkapkan dan menganalisis perwujudan tanggungjawab pemerintah dalam perlindungan hukum masyarakat melalui pembubaran organisasi Front Pembela Islam.
Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu menggunakan sumber data sekunder dengan mengumpulkan teori dan literatur terkait pemecahan masalah yang dikaji dalam penelitian yang disebut dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier.
Hasil penelitian menunjukkan pertanggung jawaban hukum pemerintah dalam perlindungan hukum masyarakat berkaitan dengan keberadaan organisasi masyarakat yaitu menetapkan dan memberlakukan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk perwujudan perlindungan hukum oleh pemerintah terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh organisasi masyarakat Front Pembela Islam yaitu ditetapkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Larangan Kegiatan, Pengunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam. Maklumat Polri tentang Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribu serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam, serta adanya penertiban atribut dan sosialisasi pembubaran Front Pembela Islam

Item Type: Thesis (S1)
Keyword: Ormas; perlindungan hukum; SKB; tanggung jawab pemerintah
Subjects: K Law > K Law (General)
K Law > KZ Law of Nations
Divisi / Prodi: Faculty of Law (Fakultas Hukum) > S1-Law Science (S1-Hukum)
Depositing User: userperpus2 userperpus2
Date Deposited: 01 Jul 2024 07:53
Last Modified: 01 Jul 2024 07:53
URI: http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/64961

Actions (login required)

View Item View Item