Analisis hukum terhadap penyelesaian perselisihan kewenangan pengaturan dan pengelolaan lahan reklamasi Twin Tower dan Balai Kota antara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Makassar

RASUL LILY, HUTOMO (2024) Analisis hukum terhadap penyelesaian perselisihan kewenangan pengaturan dan pengelolaan lahan reklamasi Twin Tower dan Balai Kota antara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Makassar. S1 thesis, Universitas Ahmad Dahlan.

	Text (JUDUL) T1_1700024008_JUDUL__240727100831.pdf Download (3MB)
	Text (BAB I) T1_1700024008_BAB_I__240727100831.pdf Download (232kB)
	Text (BAB II) T1_1700024008_BAB_II__240727100831.pdf Restricted to Registered users only Download (221kB) | Request a copy
	Text (BAB III) T1_1700024008_BAB_III__240727100831.pdf Restricted to Registered users only Download (412kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) T1_1700024008_BAB_IV__240727100831.pdf Restricted to Registered users only Download (173kB) | Request a copy
	Text (Daftar Pustaka) T1_1700024008_DAFTAR_PUSTAKA__240727100831.pdf Restricted to Registered users only Download (186kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis dua hal, yaitu pertama, konflik
kewenangan terkait pengaturan dan pengelolaan lahan reklamasi Twin Tower dan Balai Kota
di Kota Makassar, terjadi dengan asumsi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan
Pemerintah Kota Makassar. Mengklaim berwenang atas pengaturan lahan reklamasi
tersebut. Kedua. penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis penyelesaian
perselisihan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah
Kota Makassar berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 12 Ayat (2) dalam
penyelesaian perselisihan kewenangan pengaturan dan pengelolaan lahan reklamasi Twin
Tower dan Balaikota.
Metode penelitian yang digunakan penulis ini ialah jenis penelitian hukum normatif, dengan
menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan dalm bentuk bahan
hukum. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustkaan (library research),
sedangkan untuk metode analisis data dalam penulisan skripsi ini ialah menggunakan content
analysis (analisis isi).
Hasil penelitian ini menyimpulkan dua hal yaitu, pertama, kewenangan Pemerintah Provinsi
dan Pemerintah Kota dalam Penyelesaian Perselisihan Kewenangan Pengaturan dan
pengelolaan Lahan Reklamasi Twin Tower dan Balaikota, disebabkan urusan konkuren
terkait lingkungan hidup dan penanaman modal secara bersamaan dimiliki oleh Pemerintah
Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kedua, alternatif penyelesaian yang dapat dilakukan
adalah dengan melibatkan Pemerintah Pusat sebagai mediator, untuk mencari jalan tengah
dan konstitusional memerlukan pengawasan legislatif, bahkan kemungkinan menggunakan
kewenangan impeachment kepala daerah, dengan alasan bahwa ego sektoral baik dari
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan maupun Pemerintah Kota Makassar
menyebabkan adanya instabilitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Makassar.

Item Type:	Thesis (S1)
Keyword:	Kewenangan; pemerintah daerah; lahan reklamasi
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisi / Prodi:	Faculty of Law (Fakultas Hukum) > S1-Law Science (S1-Hukum)
Depositing User:	userperpus2 userperpus2
Date Deposited:	08 Oct 2024 04:08
Last Modified:	08 Oct 2024 04:08
URI:	http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/75666

Actions (login required)

View Item