Grasia, Cantika Odi (2024) Analisis adat perkawinan anak perspektif Undang-Undang Perkawinan di Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna. S1 thesis, Universitas Ahmad Dahlan.
Text (JUDUL)
T1_1800024169_JUDUL__240816104058.pdf Download (2MB) |
|
Text (BAB I)
T1_1800024169_BAB_I__240816104058.pdf Download (595kB) |
|
Text (BAB II)
T1_1800024169_BAB_II__240816104058.pdf Restricted to Registered users only Download (572kB) | Request a copy |
|
Text (BAB III)
T1_1800024169_BAB_III__240816104058.pdf Restricted to Registered users only Download (800kB) | Request a copy |
|
Text (BAB IV)
T1_1800024169_BAB_IV__240816104058.pdf Restricted to Registered users only Download (156kB) | Request a copy |
|
Text (Daftar Pustaka)
T1_1800024169_DAFTAR_PUSTAKA__240816104058.pdf Download (218kB) |
|
Text (Lampiran)
T1_1800024169_LAMPIRAN__240816104058.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
|
Text (Naskah Publikasi)
T1_1800024169_NASKAH_PUBLIKASI__240816104058.pdf Download (1MB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna dan untuk mengetahui bagaimana analisis perspektif Undang-Undang Perkawinan terhadap adat perkawinan anak di bawah umur di Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna Fokus utama penelitian ini adalah analisis perspektif Undang-Undang Perkawinan terhadap adat perkawinan anak di bawah umur di Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris yang di mana penelitian normatif empiris ini mengacu pada norma hukum. Metode penelitian normatif empiris yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa banyaknya pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna disebabkan karena tiga faktor yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor budaya, dan faktor hamil diluar nikah. Pernikahan bawah umur (Pernikahan Dini) di Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna adalah sah menurut hukum dan agama apabila pernikahan tersebut dilakukan dengan mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama sesuai ketentuan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, namun jika pernikahan dini dilakukan secara siri maka pernikahan tersebut dinyatakan sah menurut agama, tapi tidak sah menurut hukum.
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Keyword: | Hukum udat, undang-undang-perkawinan, perkawinan |
Subjects: | K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations |
Divisi / Prodi: | Faculty of Law (Fakultas Hukum) > S1-Law Science (S1-Hukum) |
Depositing User: | userperpus2 userperpus2 |
Date Deposited: | 28 Oct 2024 04:31 |
Last Modified: | 28 Oct 2024 04:31 |
URI: | http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/77062 |
Actions (login required)
View Item |