Analisis yuridis putusan nomor 1/Pid.Sus-Ham/2022/Pn Makassar dalam penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah

Reskina, Reskina (2024) Analisis yuridis putusan nomor 1/Pid.Sus-Ham/2022/Pn Makassar dalam penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah. S1 thesis, Universitas Ahmad Dahlan.

[thumbnail of JUDUL] Text (JUDUL)
T1_1900024141_JUDUL__241128041516.pdf
Download (3MB)
[thumbnail of BAB I] Text (BAB I)
T1_1900024141_BAB_I__241128041516.pdf
Download (277kB)
[thumbnail of BAB II] Text (BAB II)
T1_1900024141_BAB_II__241128041516.pdf
Restricted to Registered users only
Download (193kB) | Request a copy
[thumbnail of BAB III] Text (BAB III)
T1_1900024141_BAB_III__241128041516.pdf
Restricted to Registered users only
Download (478kB) | Request a copy
[thumbnail of BAB IV] Text (BAB IV)
T1_1900024141_BAB_IV__241128041516.pdf
Restricted to Registered users only
Download (99kB) | Request a copy
[thumbnail of Daftar Pustaka] Text (Daftar Pustaka)
T1_1900024141_DAFTAR_PUSTAKA__241128041516.pdf
Download (197kB)
[thumbnail of Lampiran] Text (Lampiran)
T1_1900024141_LAMPIRAN__241128041516.pdf
Restricted to Registered users only
Download (570kB) | Request a copy
[thumbnail of Naskah Publikasi] Text (Naskah Publikasi)
T1_1900024141_NASKAH_PUBLIKASI__241128041516.pdf
Download (516kB)

Abstract

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-HAM/2022/PN
MAKASSAR DALAM PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAK
ASASI MANUSIA BERAT DI KABUPATEN PANIAI PROVINSI PAPUA
TENGAH
ABSTRAK
Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan kewajiban mutlak yang
dimiliki negara, faktanya negara melalui instrument kelembagaan belum sungguh-
sungguh mengungkap suatu peristiwa pelanggaran HAM, sebagaimana terjadi
dalam kasus pelanggaran HAM berat di Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis Putusan Nomor
1/PID.SUS-HAM/2022/PN makassar dalam penyelesaian kasus pelanggaran hak
asasi manusia berat di Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah. Metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif dengan data
sekunder yang menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan
bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama,
pertimbangan hakim dalam memutus Putusan Nomor 1/PID.SUS-HAM/2022/PN
Makassar. Mengenai penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di
Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah, ialah tidak terdapat hal yang
membuktikan bahwa Mayor Inf (Purnawirawan) Isak Sattu, memerintahkan
anggotanya di Markas Koramil 1705-02/Enarotali untuk melakukan penembakan.
Kedua, kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Kabupaten Paniai
Provinsi Papua Tengah merupakan pelanggaran HAM berat, oleh karena kasus
tersebut telah masuk di Pengadilan HAM, yang diselenggarakan oleh Pengadilan
Negeri Makassar bersama hakim ad hoc lainnya.

Item Type: Thesis (S1)
Keyword: HAM; Paniai; Pengadilan.
Subjects: J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisi / Prodi: Faculty of Law (Fakultas Hukum) > S1-Law Science (S1-Hukum)
Depositing User: userperpus2 userperpus2
Date Deposited: 17 Jan 2025 07:25
Last Modified: 17 Jan 2025 07:25
URI: http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/78499

Actions (login required)

View Item View Item