Analisis Yuridis Fungsi Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945

HUDA, MUHAMMAD SAMSUL (2023) Analisis Yuridis Fungsi Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. S1 thesis, Universitas Ahmad Dahlan.

	Text (JUDUL) T1_1600024221_JUDUL__230811113438.pdf Download (1MB)
	Text (BAB I) T1_1600024221_BAB_I__230811113438.pdf Download (453kB)
	Text (BAB II) T1_1600024221_BAB_II__230811113438.pdf Restricted to Registered users only Download (351kB) | Request a copy
	Text (BAB III) T1_1600024221_BAB_III__230811113438.pdf Restricted to Registered users only Download (399kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) T1_1600024221_BAB_IV__230811113438.pdf Restricted to Registered users only Download (205kB) | Request a copy
	Text (Daftar Pustaka) T1_1600024221_DAFTAR_PUSTAKA__230811113438.pdf Restricted to Registered users only Download (333kB) | Request a copy
	Text (Lampiran) T1_1600024221_LAMPIRAN__230811113438.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (Naskah Publikasi) T1_1600024221_NASKAH_PUBLIKASI__230811113438.pdf Restricted to Registered users only Download (388kB) | Request a copy

Abstract

Kedudukan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan yang tidak begitu memiliki arti. Penelitian ini bertujuan melakukan analisis yuridis terhadap fungsi Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum dan sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian yuridis normatif, yang menitikberatkan penelitian pada bahan pustaka. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun pengumpulan bahan menggunakan studi literature.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, Wakil Presiden sebelum amandemen UUD 1945 dapat dikatakan setara dengan Menteri ssebagai pembantu Presiden. Kedua, Wakil Presiden setelah amandemen UUD 1945 dapat dikatakan cukup memiliki kewenangan yang kuat. Oleh karena dalam hal Presiden tidak berada di dalam negeri, maupun tidak bisa melaksanakan tugas lainnya karena hal mendesak.

Item Type:	Thesis (S1)
Keyword:	Wakil Presiden, Amandemen, UUD 1945
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisi / Prodi:	Faculty of Law (Fakultas Hukum) > S1-Law Science (S1-Hukum)
Depositing User:	userperpus2 userperpus2
Date Deposited:	28 Feb 2025 05:42
Last Modified:	28 Feb 2025 05:42
URI:	http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/82222

Actions (login required)

View Item