Al-kindi, Atalah Tadzaru (2025) Analisis Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Perubahan Usia dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pada Pemilu 2024 ditinjau dari Asas-asas dan Ketentuan Peraturan Perundang-udangan. S1 thesis, Universitas Ahmad Dahlan.
![]() |
Text (JUDUL)
T1_2000024139_JUDUL__250115105757.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text (BAB I)
T1_2000024139_BAB_I__250115110536.pdf Download (254kB) |
![]() |
Text (BAB II)
T1_2000024139_BAB_II__250115100607.pdf Restricted to Registered users only Download (346kB) | Request a copy |
![]() |
Text (BAB III)
T1_2000024139_BAB_III__250115100607.pdf Restricted to Registered users only Download (363kB) | Request a copy |
![]() |
Text (BAB IV)
T1_2000024139_BAB_IV__250115100607.pdf Restricted to Registered users only Download (101kB) | Request a copy |
![]() |
Text (Daftar Pustaka)
T1_2000024139_DAFTAR_PUSTAKA__250115100607.pdf Download (530kB) |
![]() |
Text (Lampiran)
T1_2000024139_LAMPIRAN__250115100607.pdf Restricted to Registered users only Download (530kB) | Request a copy |
![]() |
Text (Naskah Publikasi)
T1_2000024139_NASKAH__250115100607.pdf Download (311kB) |
![]() |
Text (SURAT KETERANGAN CEK KESAMAAN KATA)
T1_2000024139_SURAT_KETERANGAN_CEK_KESAMAAN_KATA__250115100607.pdf Restricted to Registered users only Download (9MB) | Request a copy |
Abstract
Pemilihan umum (pemilu) merupakan bentuk nyata Demokrasi pada suatu negara dalam memberikan sebuah peran kepada masyarakat agar dapat ikut serta dalam pelaksanaan pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Salah satu pemilihan umum (pemilu) yang menjadi sorotan adalah pemilu tahun 2024 yang dilakukan secara serentak yang menjadi kontroversial karena adanya putusan MK yang menjadi sebuah konflik pada proses pemilu. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana putusan MK tersebut ditinjau dari Asas-Asas dan materi muatan yang mengatur pembentukan peraturan undang-undang serta akibat hukum dari putusan terhadap keadilan pemilu diindonesia.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai sumber data utama. Didukung dengan studi kepustakaan yang mengkaji informasi hukum atau sumber hukum tertulis serta analisis data kualitatif melalui tinjauan hukum normatif dengan analisis yuridis normatif yang berkaitan dengan permasalahan hukum.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan Mk nomor 90/PUU-XXI/2023 pada pemilu serentak 2024 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 169 Huruf q, tidak memenuhi asas-asas serta materi muatan yang diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Serta akibat hukum Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap keadilan pemilu menghasilkan sebuah konflik kepentingan yang tidak sesuai dalam keadilan pemilu yang mengatur jalannya proses pemilu diindonesia.
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Keyword: | Pemilu, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan Keadilan Pemilu |
Subjects: | J Political Science > JA Political science (General) J Political Science > JF Political institutions (General) J Political Science > JQ Political institutions Asia K Law > K Law (General) |
Divisi / Prodi: | Faculty of Law (Fakultas Hukum) > S1-Law Science (S1-Hukum) |
Depositing User: | userperpus2 userperpus2 |
Date Deposited: | 24 Apr 2025 03:14 |
Last Modified: | 24 Apr 2025 03:14 |
URI: | http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/83167 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |