Tinjauan yuridis batasan kewenangan presiden dalam masa Lame Duck di Indonesia

Ramadhani, Andika Tri (2024) Tinjauan yuridis batasan kewenangan presiden dalam masa Lame Duck di Indonesia. S1 thesis, Universitas Ahmad Dahlan.

[thumbnail of JUDUL] Text (JUDUL)
T1_1900024354_JUDUL__240528021928.pdf
Download (3MB)
[thumbnail of BAB I] Text (BAB I)
T1_1900024354_BAB_I__240528021928.pdf
Download (281kB)
[thumbnail of BAB II] Text (BAB II)
T1_1900024354_BAB_II__240528021928.pdf
Restricted to Registered users only
Download (249kB) | Request a copy
[thumbnail of BAB III] Text (BAB III)
T1_1900024354_BAB_III__240528021928.pdf
Restricted to Registered users only
Download (219kB) | Request a copy
[thumbnail of BAB IV] Text (BAB IV)
T1_1900024354_BAB_IV__240528021928.pdf
Restricted to Registered users only
Download (10kB) | Request a copy
[thumbnail of Daftar Pustaka] Text (Daftar Pustaka)
T1_1900024354_DAFTAR_PUSTAKA__240528021928.pdf
Download (164kB)
[thumbnail of Lampiran] Text (Lampiran)
T1_1900024354_LAMPIRAN__240528021928.pdf
Restricted to Registered users only
Download (492kB) | Request a copy
[thumbnail of Naskah Publikasi] Text (Naskah Publikasi)
T1_1900024354_NASKAH_PUBLIKASI__240528021928.pdf
Download (392kB)

Abstract

Indonesia telah mengalami beberapa kali pemilu dan 6 kali perubahan Presiden. Pada tiap kali perubahan tersebut terdapat masa transisi yang mana Presiden yang masih establish dan memiliki kewenangan layaknya Presiden pada hari-hari menjabat itu digantikan oleh suksesornya. Pada masa tersebut sering terjadi Fenomena Lame Duck yang mengurangi kinerja Presiden dan bahkan mengganggunya karena masa peralihan kekuasaan ini cukup lama. Pada masa peralihan kekuasaan yang lama ini menyebabkan banyak masalah hukum maupun politik. Padahal pemilihan umum itu sendiri merupakan bagian dari proses hukum ketatanegaraan di Indonesia yang mana mengedepankan kepastian hukum.
Metode penelitian yang digunakan dalam riset ini ialah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan khususnya pengaturan negara Austria dan Indonesia dalam menghadapi Fenomena Lame Duck ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batasan kewenangan presiden dalam Lame Duck Session dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta pengaturan dalam mengatasi masalah Lame Duck Session di Negara Indonesia. Penelitian ini diharapkan membawa manfaat baik sebagai kajian maupun untuk pencegahan apabila Lame Duck itu terjadi, atau dapat menjadi bahan pertimbangan ketika Fenomena Lame Duck itu terjadi di Indonesia.
Pada penelitian ini ditemukan bahwa kewenangan Presiden Indonesia pada masa transisi ini masih berlaku secara hukum. Namun secara politik sangat ditentukan oleh keadaan politik para konstituen, warga masyarakat dan para legislator secara umum. Jika dibandingkan dengan Negara Austria, signifikasi Lame Duck Session di Indonesia cukup besar karena kepala pemerintahan dan negara ada pada otoritas Presiden, sehingga melemahnya presiden dapat melemahnya otoritas presiden di pemerintahan dan juga secara kenegaraan. Selain itu, masa jebatan Presiden yang tetap (Office Term) sangat mempengaruhi signifikasi yang ditimbulkan dari Lame Duck Session ini. Untuk mengurangi fenomena lame duck ini, terdapat 2 cara yaitu memindahkan hari pelantikan lebih awal atau memindahkan hari pemilihan lebih lambat.

Item Type: Thesis (S1)
Keyword: Kewenangan presiden; pengaturan; Lame Duck session
Subjects: K Law > K Law (General)
K Law > KZ Law of Nations
Divisi / Prodi: Faculty of Law (Fakultas Hukum) > S1-Law Science (S1-Hukum)
Depositing User: userperpus2 userperpus2
Date Deposited: 30 May 2024 01:20
Last Modified: 30 May 2024 01:20
URI: http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/63805

Actions (login required)

View Item View Item