Urgensi Konsep Meaningfull Participation dalam Pembentukan Undang-undang di Indonesia

Pela, Rani Putra Andes (2023) Urgensi Konsep Meaningfull Participation dalam Pembentukan Undang-undang di Indonesia. S1 thesis, Universitas Ahmad Dahlan.

[thumbnail of JUDUL] Text (JUDUL)
T1_1800024182_JUDUL__230203100244.pdf
Download (662kB)
[thumbnail of BAB I] Text (BAB I)
T1_1800024182_BAB_I__230203100244.pdf
Download (179kB)
[thumbnail of BAB II] Text (BAB II)
T1_1800024182_BAB_II__230203100244.pdf
Restricted to Registered users only
Download (126kB) | Request a copy
[thumbnail of BAB III] Text (BAB III)
T1_1800024182_BAB_III__230203100244.pdf
Restricted to Registered users only
Download (296kB) | Request a copy
[thumbnail of BAB IV] Text (BAB IV)
T1_1800024182_BAB_IV__230203100244.pdf
Restricted to Registered users only
Download (36kB) | Request a copy
[thumbnail of Daftar Pustaka] Text (Daftar Pustaka)
T1_1800024182_DAFTAR_PUSTAKA__230203100244.pdf
Download (119kB)
[thumbnail of Lampiran] Text (Lampiran)
T1_1800024182_LAMPIRAN__230203100244.pdf
Restricted to Registered users only
Download (816kB) | Request a copy
[thumbnail of Naskah Publikasi] Text (Naskah Publikasi)
T1_1800024182_NASKAH_PUBLIKASI__230203100244.pdf
Download (684kB)

Abstract

Penelitian ini berujudul “urgensi konsep meaningfull participation dalam pembentukan undang-undang di Indonesia.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah undang-undang no 15 tahun 2019 mengatur partisipasi masyarakat dan bagaimanakah urgensi konsep meaningfull participation dalam pembentukan undang-undang di Indonesia.
Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan (library research), yaitu melakukan inventarisasi dan mempelajari data pustaka berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dokumen resmi serta website resmi kemudian Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Undang-Undang No 15 Tahun 2019 mewajibkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang dengan maksud bahwa akses tekhnis seperti mengadakan forum konsultasi secara daring dan luring dimungkinkan. Hal ini bertujuan agar pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Urgensi konsep meaningfull participation dalam pembentukan Undang-Undang di Indonesia penulis merujuk pada Putusan Mahkamah Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam Pengujian Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. MK membangun argumentasi hukum baru tentang righ to be heard, right to be considered dan right to be explained. Yakni pelibatan masyarakat dalam pembentukan Undang-undang harus didengarkan, harus dipertimbangkan dan harus dijelaskan jika kemudian masukannya atas suatu Undang-Undang tidak diakomodir.

Item Type: Thesis (S1)
Keyword: meaningfull participation, masyarakat, pembentukan perundangundangan
Subjects: J Political Science > JA Political science (General)
J Political Science > JF Political institutions (General)
K Law > K Law (General)
Divisi / Prodi: Faculty of Law (Fakultas Hukum) > S1-Law Science (S1-Hukum)
Depositing User: userperpus2 userperpus2
Date Deposited: 25 Apr 2025 07:16
Last Modified: 25 Apr 2025 07:16
URI: http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/83202

Actions (login required)

View Item View Item