Andini, Risdya Nurmaliana (2025) Penyelesaian Sengketa Pertanahan melalui Mediasi secara Elektronik menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 di Kota Yogyakarta. S1 thesis, Universitas Ahmad Dahlan.
![[thumbnail of JUDUL]](http://eprints.uad.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (JUDUL)
T1_2100024258_JUDUL__250603113332.pdf Download (847kB) |
|
Text (BAB I)
T1_2100024258_BAB_I__250603113332.pdf Download (272kB) |
|
Text (BAB II)
T1_2100024258_BAB_II__250603113332.pdf Restricted to Registered users only Download (345kB) | Request a copy |
|
Text (BAB III)
T1_2100024258_BAB_III__250603113332.pdf Restricted to Registered users only Download (232kB) | Request a copy |
|
Text (BAB IV)
T1_2100024258_BAB_IV__250603113332.pdf Restricted to Registered users only Download (96kB) | Request a copy |
|
Text (Daftar Pustaka)
T1_2100024258_DAFTAR_PUSTAKA__250603113332.pdf Download (234kB) |
|
Text (Lampiran)
T1_2100024258_LAMPIRAN__250603113332.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
|
Text (Naskah Publikasi)
T1_2100024258_NASKAH__250603113332.pdf Download (481kB) |
|
Text (SURAT KETERANGAN CEK KESAMAAN KATA)
T1_2100024258_SURAT_KETERANGAN_CEK_KESAMAAN_KATA__250603113332.pdf Download (251kB) |
Abstract
Pertumbuhan penduduk di Indonesia yang kian meningkat mengakibatkan jumlah penduduk bertambah, sedangkan tanah tempat tinggal tetap atau bahkan mungkin berkurang. Fenomena sosial ini menimbulkan kecenderungan terjadinya sengketa pertanahan akibat lahan yang tidak cukup. Salah satu daerah yang berpotensi adalah Kota Yogyakarta sebagai salah satu kota dengan jumlah pendatang yang cukup besar di Indonesia. Hukum memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa untuk mencapai keadilan antar individu yang bersengketa dalam hidup bermasyarakat. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020, menyebutkan mediasi merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa pertanahan. Dikarenakan adanya kemajuan pada ilmu pengetahuan dan teknologi maka dibentuklah kebijakan mediasi yang dilaksanakan secara elektronik.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi mediasi elektronik pada penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia menurut PERMA No 3 Tahun 2022 tentang mediasi elektronik. Selain itu juga sebagai upaya untuk memaksimalkan proses mediasi elektronik pada penyelesaian sengketa pertanahan di Kota Yogyakarta. Penelitian ini bersifat normatif-empiris dengan data yang diolah secara deskriptif kualitatif dan pengambilan kesimpulan menggunakan teknik deduktif.
Hasil penelitian ini memberikan pandangan bahwa hadirnya mediasi elektronik adalah upaya baik dari pemerintah sebagai pembaharuan hukum peradilan modern yang berbasis pada teknologi informasi dan sebagai jawaban atas tantangan pandemi covid-19 yang diumumkan pada Maret 2020 di Indonesia. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta meyakini bahwa adanya kebijakan mediasi elektronik diharapkan mampu memaksimalkan upaya mediasi didalam pengadilan untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas penyelesaian sengketa khususnya pertanahan melalui prosedur litigasi. Beliau juga menyampaikan bahwa dalam kinerjanya bersama Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mengupayakan pemaksimalan mediasi secara elektronik khususnya sengketa pertanahan di Pengadilan Negeri Yogyakarta melalui peningkatan infrastuktur teknologi Pengadilan Negeri, peningkatan keterampilan mediator, serta dukungan para pihak.
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Keyword: | Sengketa, Pertanahan, Mediasi Elektronik |
| Subjects: | J Political Science > JS Local government Municipal government K Law > K Law (General) |
| Divisi / Prodi: | Faculty of Law (Fakultas Hukum) > S1-Law Science (S1-Hukum) |
| Depositing User: | userperpus2 userperpus2 |
| Date Deposited: | 05 Jun 2025 08:10 |
| Last Modified: | 05 Jun 2025 08:10 |
| URI: | http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/84081 |
Actions (login required)
 |
View Item |